Respons Yusril Ihza Mahendra Soal Kabar Dirinya Jadi Calon Menko di Kabinet Prabowo

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Sabtu, 12 Oktober 2024 11:27 WIB

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan siap menjalankan tugas apabila terpilih menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau ditanya kepada saya apakah siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, sebenarnya insyaallah saya akan menjalankan tugas-tugas itu kalau sekiranya diberi amanah,” kata Yusril ketika ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.

Yusril dikabarkan akan menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) dalam kabinet Prabowo. Mengenai kabar tersebut, dia mengatakan itu hanyalah spekulasi. “Daripada kita berspekulasi, lebih baik kita tunggu saja nanti sesudah presiden secara resmi dilantik,” ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM periode 2001-2004 itu meyakini Prabowo akan memilih orang yang berkompeten dalam kabinet pemerintahannya.

“Saya yakin dan percaya, beliau pasti akan memilih calon-calon anggota kabinet, yang pertama, memiliki kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas. Kedua, juga punya loyalitas yang tinggi kepada beliau dan punya semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara,” ucapnya.

Yusril juga menanggapi isu yang menyebutkan Menkopolhukam akan dibagi menjadi dua, yaitu Menko Politik dan Pertahanan serta Menko Hukum dan HAM. Menurut dia, pembagian itu sepenuhnya merupakan keputusan Prabowo selaku presiden terpilih.

Meski demikian, pakar hukum tata negara itu mengapresiasi apabila fokus menteri dibagi dua. Dia menilai spektrum koordinasi yang lebih kecil akan lebih memfokuskan tugas yang diemban.

“Sepanjang itu sejalan dengan undang-undang kepentingan negara, tidak masalah. Karena undang-undang kepentingan negara mengatakan bahwa presiden dapat membentuk kementerian koordinator untuk membidangi atau mengkoordinasikan bidang-bidang tertentu,” ucap Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007 itu.

Prabowo Telah Menerima Nama-nama Calon Menteri

Sebelumnya, Prabowo telah menerima sejumlah nama calon menteri dari pimpinan partai koalisi untuk pemerintahannya ke depan. Menurut dia, mayoritas nama yang diajukan para pimpinan partai mempunyai kapabilitas membantu menjalankan visi misinya.

Berita terkait

Respons Gibran soal Peluang PDIP Masuk Kabinet Prabowo

9 menit lalu

Respons Gibran soal Peluang PDIP Masuk Kabinet Prabowo

Prabowo sudah memiliki berbagai pertimbangan dalam menempatkan menterinya di kabinet.

Baca Selengkapnya

Pegiat hingga Akademisi Sebut Gemuknya Kabinet Prabowo Sarat Kepentingan Politik

1 jam lalu

Pegiat hingga Akademisi Sebut Gemuknya Kabinet Prabowo Sarat Kepentingan Politik

Prabowo disebut bakal mengoperasikan lebih dari 40 kementerian di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Hashim Sebut 44 Juta Keluarga Miskin di RI dan 27 Juta Rumah Tak Layak Huni

3 jam lalu

Hashim Sebut 44 Juta Keluarga Miskin di RI dan 27 Juta Rumah Tak Layak Huni

Hashim Djojohadikusumo mengatakan hingga saat ini ada total 37 sampai 44 juta keluarga di Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Baca Selengkapnya

PDIP Diharapkan Tetap Berada di Luar Pemerintahan Meski Pertemuan Prabowo-Mega Sukses Terlaksana

3 jam lalu

PDIP Diharapkan Tetap Berada di Luar Pemerintahan Meski Pertemuan Prabowo-Mega Sukses Terlaksana

Keberadaan PDIP di luar pemerintahan Prabowo akan mewujudkan fungsi check and balances pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Apakah Itu Lame Duck? Istilah Bebek Lumpuh yang Terdengar di Masa Kahir Jabatan Jokowi

3 jam lalu

Apakah Itu Lame Duck? Istilah Bebek Lumpuh yang Terdengar di Masa Kahir Jabatan Jokowi

Masa peralihan atau transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo disebut menjadi yang terlama. Kondisi ini disebut bakal menyebabkan lame duck. Apa itu?

Baca Selengkapnya

Hashim: Prabowo Akan Kirim 20.000 Mahasiswa Indonesia untuk Belajar STEM di Rusia

4 jam lalu

Hashim: Prabowo Akan Kirim 20.000 Mahasiswa Indonesia untuk Belajar STEM di Rusia

Hashim Djojohadukusumo mengatakan Prabowo Subianto akan memberikan beasiswa untuk 20.000 mahasiswa Indonesia agar belajar STEM di Rusia.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Pakar dan Gerindra ihwal Prabowo Bakal Pakai Dasi Merah Jika Diundang PDIP

5 jam lalu

Tanggapan Pakar dan Gerindra ihwal Prabowo Bakal Pakai Dasi Merah Jika Diundang PDIP

Dasco tak menjawab terang-terangan apakah kelakar Prabowo tersebut merupakan sinyal kans bergabungnya PDIP ke pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya

Menteri Bahlil Sampaikan Terima Kasih kepada Jokowi, Bakal Lanjut ke Kabinet Prabowo?

5 jam lalu

Menteri Bahlil Sampaikan Terima Kasih kepada Jokowi, Bakal Lanjut ke Kabinet Prabowo?

Salah satu nama yang kuat dikabarkan akan kembali mengisi pos kementerian dalam kabinet Prabowo adalah Bahlil Lahadalia.

Baca Selengkapnya

Ujaran Prabowo soal Menteri Jangan Cari Uang dari APBN, Pakar Bilang Begini

5 jam lalu

Ujaran Prabowo soal Menteri Jangan Cari Uang dari APBN, Pakar Bilang Begini

Prabowo Subianto meminta partai politik koalisinya yang mendapatkan jabatan menteri tidak memanfaatkan posisi tersebut untuk mengeruk APBN.

Baca Selengkapnya

Ketua BWI Sebut Wakaf Bisa Bantu Program Makan Bergizi Gratis

5 jam lalu

Ketua BWI Sebut Wakaf Bisa Bantu Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Badan Wakaf Indonesia mengatakan wakaf bisa digunakan untuk membantu program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya