TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta partai politik koalisinya yang mendapatkan jabatan menteri tidak memanfaatkan posisi tersebut untuk mengeruk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Prof. Asrinaldi menilai pernyataan Prabowo cenderung sebagai imbauan saja.

“Saya yakin walaupun imbauan ya, itu cenderung normatif menurut saya,” kata Prof. Asrinaldi, Jumat, 11 Oktober 2024, dikutip dari Antara.

Oleh sebab itu, dia menyarankan Prabowo agar dapat belajar dari pemerintahan 10 tahun Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar berkomitmen menjaga kabinet pemerintahan yang bersih, tidak dianggap sekadar imbauan atau normatif.

Menurut Asrinaldi, bila hanya imbauan atau normatif maka berat bagi dia untuk mengatakan pemerintahan Prabowo yang bersih dan berwibawa dapat terbentuk.

Sebelumnya, Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Jakarta menyampaikan telah berbicara kepada partai politik agar tidak menunjuk menteri dan mencari uang dari APBN.

"Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," kata Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta, pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan akan bertindak tegas bila partai politik memanfaatkan posisi menteri untuk meraup keuntungan.

"Ini era digital dan teknologi, pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba," katanya.

Prabowo mengakui bahwa partai politik membutuhkan sumber daya untuk bisa bergerak. Namun, dia menekankan sumber pendanaan partai politik mesti diperoleh melalui cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Untuk itu, Prabowo mengatakan, pendanaan partai politik bisa didanai dari kekayaan negara. Namun, ujar dia, diperlukan pengelolaan sumber kekayaan tersebut agar terserap maksimal ke dalam kas negara.

"Ini terbuka saja, mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan, kenapa tidak," katanya.

Prabowo akan resmi menjabat presiden Indonesia ke-8 setalah dilantik pada Ahad, 20 Oktober mendatang. Prabowo akan dilantik bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

Pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024, Prabowo-Gibran didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari 12 partai. Dari 12 partai tersebut, saat ini tujuh di antaranya merupakan partai yang berhasil mendapatkan kursi di DPR.

Adapun PKB baru belakangan menyatakan mendukung Prabowo bersama dua partai rekan koalisinya di Pilpres 2024, yaitu PKS dan NasDem.

NANDITO PUTRA | ANTARA

Pilihan Editor: Anies Bakal Sampaikan Pesan untuk Prabowo-Gibran Jika Diundang ke Pelantikan