Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

Rabu, 9 Oktober 2024 23:00 WIB

Presiden Joko Widodo membagikan kaos kepada warga saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 20 September 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi mengecek harga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti cabai dan telur serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada pedagang dan warga sekitar. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menduga ada dua faktor yang mempengaruhi hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya. Satu di antaranya penyaluran bantuan sosial atau bansos.

Adi menilai penyaluran bansos pada masa pemerintahan Jokowi signifikan. “Bantuan-bantuan sosial itu bukan hanya untuk masyarakat yang tidak aman, tapi juga UMKM,” kata Adi saat ditemui di Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Menjelang lengser, Jokowi beberapa kali blusukan untuk membagi-bagikan bansos dan kaus. Saat melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, Jokowi memberikan kaus kepada masyarakat.

Adapun sigi Indikator Politik mencatat 75 persen masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Angka kepuasan masyarakat terhadap presiden turun dibandingkan dengan Juli 2024 sebesar 82 persen.

Survei yang dirilis pada 4 Oktober 2024 itu melibatkan 3.540 responden di seluruh Indonesia. Periode survei dilakukan pada 22 sampai 29 September 2024. Adi mengatakan selain bansos, infrastruktur menjadi faktor pendorong tingkat kepuasan.

Advertising
Advertising

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesi itu menyebut Jokowi masif membangun infrastruktur selama memerintah. “Pembangunan infrastruktur terjadi di mana-mana,” kata Adi.

Pembangunan infrastruktur di era Jokowi bukan tanpa cela. Sejumlah proyek infrastruktur pemerintah menuai kritik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pada Agustus lalu menyatakan kebijakan pembangunan Jokowi kerap mengancam masyarakat adat pemegang ulayat dan lingkungan.

Usman menilai banyak masyarakat adat yang lahannya tidak diakui secara formal oleh pemerintah. Situasi tersebut menyebabkan masyarakat adat dalam posisi rentan terhadap konflik agraria.


Hendrik Yaputra bekonrtibusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Bahlil Klaim Jokowi-Prabowo Semakin Lengket: Paten Punya Pandangan Sama

Berita terkait

Zulkifli Hasan Klaim Kadin Sudah Akur di Bawah Anindya Bakrie, Jokowi Tersenyum

1 jam lalu

Zulkifli Hasan Klaim Kadin Sudah Akur di Bawah Anindya Bakrie, Jokowi Tersenyum

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim Kadin Indonesia telah akur di bawah Anindya Bakrie. Bagaimana respons Presiden Jokowi?

Baca Selengkapnya

Keppres IKN di Tangan Prabowo, Pengamat: Persoalan Pemerintah Lima Tahun Mendatang

2 jam lalu

Keppres IKN di Tangan Prabowo, Pengamat: Persoalan Pemerintah Lima Tahun Mendatang

Jokowi belum meneken keppres IKN karena infrastruktur di ibu kota baru itu belum siap.

Baca Selengkapnya

Siapa Kelompok Masyarakat yang Masih Puas dengan Kinerja Jokowi?

3 jam lalu

Siapa Kelompok Masyarakat yang Masih Puas dengan Kinerja Jokowi?

Jokowi sebentar lagi lengser. Sejumlah lembaga survei merilis survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden.

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Berencana Temui Jokowi usai Jadwal Pelantikan Presiden

6 jam lalu

Pramono Anung Berencana Temui Jokowi usai Jadwal Pelantikan Presiden

Pramono Anung bicara soal rencana pertemuannya dengan dua mantan Gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bahlil Klaim Jokowi-Prabowo Semakin Lengket: Paten Punya Pandangan Sama

6 jam lalu

Bahlil Klaim Jokowi-Prabowo Semakin Lengket: Paten Punya Pandangan Sama

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil menegaskan bahwa Pemerintahan Prabowo pada prinsipnya adalah keberlanjutan dari Jokowi.

Baca Selengkapnya

Soal Isu PDIP Dapat Menteri di Kabinet Prabowo, Bambang Pacul Belum Dengar, Ahmad Muzani Beri Sinyal Positif

6 jam lalu

Soal Isu PDIP Dapat Menteri di Kabinet Prabowo, Bambang Pacul Belum Dengar, Ahmad Muzani Beri Sinyal Positif

Bambang Pacul mengaku belum mengetahui kebenaran rumor soal tiga tokoh PDIP bakal masuk dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar TKN Sebut APBN Prabowo Kurang Rp 300 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

7 jam lalu

Dewan Pakar TKN Sebut APBN Prabowo Kurang Rp 300 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

Drajad Wibowo mengatakan dibutuhkan Rp 300 triliun tambahan belanja APBN tahun depan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Baca Selengkapnya

Kurawal Foundation Memotret Jokowisme Bagai Panggung Teater Jokowi sebagai Raja Jawa

7 jam lalu

Kurawal Foundation Memotret Jokowisme Bagai Panggung Teater Jokowi sebagai Raja Jawa

Selama 10 tahun memerintah, Jokowi memainkan peran politik dengan Jokowisme di atas panggung teater bagai Raja Jawa.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Wakili Jokowi untuk KTT ASEAN di Laos

7 jam lalu

Ma'ruf Amin Wakili Jokowi untuk KTT ASEAN di Laos

Wapres Ma'ruf Amin mewakili Presiden Jokowi dalam pertemuan tingkat tinggi blok Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Jokowi - Prabowo, Bahas Peluang PDIP Masuk Pemerintahan Selanjutnya?

7 jam lalu

Pertemuan Jokowi - Prabowo, Bahas Peluang PDIP Masuk Pemerintahan Selanjutnya?

Jokowi disebut sempat menyampaikan pandangan supaya PDIP sebaiknya berada di luar pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya