Soal Isu PDIP Dapat Menteri di Kabinet Prabowo, Bambang Pacul Belum Dengar, Ahmad Muzani Beri Sinyal Positif

Reporter

Tempo.co

Rabu, 9 Oktober 2024 20:32 WIB

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Bambang "Pacul" Wuryanto mengaku belum mengetahui kebenaran rumor soal tiga tokoh partai politik berlambang banteng moncong putih itu bakal masuk menjadi menteri Presiden Prabowo Subianto.Tiga tokoh PDIP yang santer dikabarkan bakal masuk jajaran kabinet ialah Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Olly Dondokambey.

"Saya enggak dengar. Enggak dengar bukan enggak ada. Kalimatnya enggak dengar, dan saya enggak diajak bicara," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah itu seperti dikutip Antara di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Bambang Pacul yang kini menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu juga menganggap santai pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo di kawasan Senayan, Selasa malam, 8 Oktober 2024. Menurut dia pertemuan antara pemimpin dan calon pemimpin bangsa itu hal yang biasa-biasa saja.

Bambang enggan menanggapi kemungkinan pertemuan itu berdampak pada isu posisi PDIP pada pemerintahan Prabowo. Isu yang beredar, Jokowi kurang sreg PDIP ikut dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. "Itu mungkin aja kan pertemuan yang kayak gitu, menurut saya sih ya biasa-biasa saja. Apalagi emang udah connect dari awal," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut Bambang politikus tidak boleh khawatir atau cemas dalam menanggapi sebuah isu, termasuk pertemuan empat mata Jokowi dan Prabowo. Bambang juga enggan memaknai pertemuan tersebut. "Setiap kali pertemuan para tokoh politik pejabat publik ada yang dibicarakan hal-hal tertentu, wajar-wajar saja. Nanti kita lihat saja keputusan-keputusannya apa," kata dia.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo sudah menyusun nomenklatur kabinet. Ketika ditanya apakah akan ada menteri dari kader PDIP yang masuk pembahasan, Muzani tak menjawab terang-terangan.

"Tunggu, Insyaallah ada," ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2024.

Kembali ke nomenklatur kabinet, Muzani mengatakan, belum tahu kapan nomenklatur kabinet Prabowo-Gibran akan diumumkan. Dia hanya meminta untuk menunggu waktunya. "Saya tidak tahu, tunggu lah. Pokoknya, 20 (Oktober) dilantik, mungkin 21 akan diumumkan," kata Muzani.

Muzani juga mengungkapkan bahwa beberapa sosok sudah mulai dipanggil oleh Prabowo. Namun, Muzani memastikan namanya tak masuk dalam kabinet Prabowo mendatang. Selain itu, Muzani mengungkapkan, ada menteri dari kabinet Jokowi yang duduk kembali di kabinet Prabowo-Gibran. Namun, dia kembali enggan membocorkan nama sosok tersebut.

ANTARA | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: PAN dan Demokrat Beri Tanggapan Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo




Berita terkait

Keppres IKN di Tangan Prabowo, Pengamat: Persoalan Pemerintah Lima Tahun Mendatang

48 menit lalu

Keppres IKN di Tangan Prabowo, Pengamat: Persoalan Pemerintah Lima Tahun Mendatang

Jokowi belum meneken keppres IKN karena infrastruktur di ibu kota baru itu belum siap.

Baca Selengkapnya

Siapa Kelompok Masyarakat yang Masih Puas dengan Kinerja Jokowi?

1 jam lalu

Siapa Kelompok Masyarakat yang Masih Puas dengan Kinerja Jokowi?

Jokowi sebentar lagi lengser. Sejumlah lembaga survei merilis survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden.

Baca Selengkapnya

Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

2 jam lalu

Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

Jokowi beberapa kali blusukan dan membagikan kaus serta bansos kepada masyarakat menjelang lengser.

Baca Selengkapnya

Prabowo Perlu Tambahan Rp300 T di APBN 2025 agar Pertumbuhan Ekonomi Meroket 8 Persen

4 jam lalu

Prabowo Perlu Tambahan Rp300 T di APBN 2025 agar Pertumbuhan Ekonomi Meroket 8 Persen

Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu tambahan anggaran Rp300 triliun pada APBN 2025 agar pertumbuhan ekonomi 5,9 persen dan jadi 8 persen nantinya.

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Berencana Temui Jokowi usai Jadwal Pelantikan Presiden

4 jam lalu

Pramono Anung Berencana Temui Jokowi usai Jadwal Pelantikan Presiden

Pramono Anung bicara soal rencana pertemuannya dengan dua mantan Gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Bentuk Badan Penerimaan Negara, Bagaimana Cara Kerjanya?

4 jam lalu

Prabowo akan Bentuk Badan Penerimaan Negara, Bagaimana Cara Kerjanya?

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengantongi nama menteri yang akan memimpin Badan Penerimaan Negara. Namun, hingga saat ini fungsi kementerian tersebut belum jelas

Baca Selengkapnya

Bahlil Klaim Jokowi-Prabowo Semakin Lengket: Paten Punya Pandangan Sama

4 jam lalu

Bahlil Klaim Jokowi-Prabowo Semakin Lengket: Paten Punya Pandangan Sama

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil menegaskan bahwa Pemerintahan Prabowo pada prinsipnya adalah keberlanjutan dari Jokowi.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Kemenag atas Usul Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Pemerintahan Prabowo

4 jam lalu

Tanggapan Kemenag atas Usul Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Pemerintahan Prabowo

Amphuri menyatakan Kementerian Haji dan Umrah sangat dibutuhkan umat agar penyelenggaraan haji dan umrah semakin baik.

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar TKN Sebut APBN Prabowo Kurang Rp 300 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

5 jam lalu

Dewan Pakar TKN Sebut APBN Prabowo Kurang Rp 300 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

Drajad Wibowo mengatakan dibutuhkan Rp 300 triliun tambahan belanja APBN tahun depan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Baca Selengkapnya

Orang Dekat Prabowo Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Justru Bisa Turunkan Penerimaan Pajak

5 jam lalu

Orang Dekat Prabowo Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Justru Bisa Turunkan Penerimaan Pajak

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran sebut rencana kenaikan PPN 12 persen tahun depan dianggap bisa menurunkan total penerimaan PPN.

Baca Selengkapnya