Pertemuan Jokowi - Prabowo, Bahas Peluang PDIP Masuk Pemerintahan Selanjutnya?

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 9 Oktober 2024 19:35 WIB

Tangkapan layar, Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto santap malam berdua di Jakarta, Selasa (8/10/2024). (ANTARA/Instagram @jokowi)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto makan malam dan berdiskusi selama lebih dari dua jam di restoran Hutan Kota Plataran, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, pada Selasa, 8 Oktober 2024. Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengaku tidak tahu menahu apakah Jokowi dan Prabowo membahas peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP masuk pemerintahan selanjutnya. Ari menekan berbagai aspek dibahas dalam pertemuan Prabowo dan Jokowi. “Lebih fokus kebersamaan dan keberlanjutan,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Melalui pesan singkat di aplikasi perpesanan, Ari menyatakan kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi sangat diperlukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Ia menyebut pada saat makan malam dibicarakan berbagai hal, terutama terkait keberlanjutan program-program pemerintahan ke depan.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga mengatakan belum tahu persis isi pembahasan Jokowi dan Prabowo. Wakil Ketua DPR ini pun tak bisa memastikan apakah pertemuan dengan Jokowi itu berkaitan dengan rencana bertemunya Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

"Tapi paling tidak, saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan," kata Dasco di Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Advertising
Advertising

Sinyal PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, menguat seturut kencang wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo. Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan kemungkinan persamuhan itu akan berlangsung di antara 12 dan 15 Oktober 2024.

Namun Gubernur Sulawesi Utara ini belum bisa memastikan apakah PDIP akan mendapatkan posisi menteri di Kabinet Prabowo. Olly juga mengatakan akan memberi tahu nanti soal tempat pertemuan Prabowo dan Megawati. “Pada prinsipnya kan kami, Ibu udah ngomong kami mendukung Pemerintahan Prabowo,” katanya ketika dihubungi oleh Tempo pada Ahad, 6 Oktober 2024.

Laporan Majalah Tempo ‘Sekuat Tenaga Mengamankan Fufufafa’ yang terbit pada 6 Oktober 2024, mewartakan Jokowi menyampaikan pandangan supaya PDIP sebaiknya berada di luar pemerintahan Prabowo. Saran itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka pada Sabtu, 21 September 2024.

Setelah bertemu dengan SBY di Istana Merdeka, Jokowi mengatakan bahwa penentuan PDIP masuk kabinet merupakan hak Prabowo. “Untuk kemajuan negara,” kata Jokowi kepada awak media di Nusa Tenggara Timur, pada 2 Oktober 2024, soal potensi persamuhan Megawati dan Prabowo. Ia menilai pertemuan itu merupakan perjumpaan tokoh Bangsa.

Jokowi dan PDIP berpisah jalan pada Pemilu 2024 karena Eks Gubernur Jakarta mendukung Prabowo-Gibran. Sementara Partai Banteng menyokong Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Pilihan Editor: Cawe-cawe Jokowi Pensiun

Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/172564/cawe-cawe-jokowi-pesiun

Berita terkait

Siapa Kelompok Masyarakat yang Masih Puas dengan Kinerja Jokowi?

28 menit lalu

Siapa Kelompok Masyarakat yang Masih Puas dengan Kinerja Jokowi?

Jokowi sebentar lagi lengser. Sejumlah lembaga survei merilis survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden.

Baca Selengkapnya

Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

1 jam lalu

Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

Jokowi beberapa kali blusukan dan membagikan kaus serta bansos kepada masyarakat menjelang lengser.

Baca Selengkapnya

Prabowo Perlu Tambahan Rp300 T di APBN 2025 agar Pertumbuhan Ekonomi Meroket 8 Persen

3 jam lalu

Prabowo Perlu Tambahan Rp300 T di APBN 2025 agar Pertumbuhan Ekonomi Meroket 8 Persen

Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu tambahan anggaran Rp300 triliun pada APBN 2025 agar pertumbuhan ekonomi 5,9 persen dan jadi 8 persen nantinya.

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Berencana Temui Jokowi usai Jadwal Pelantikan Presiden

3 jam lalu

Pramono Anung Berencana Temui Jokowi usai Jadwal Pelantikan Presiden

Pramono Anung bicara soal rencana pertemuannya dengan dua mantan Gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Bentuk Badan Penerimaan Negara, Bagaimana Cara Kerjanya?

3 jam lalu

Prabowo akan Bentuk Badan Penerimaan Negara, Bagaimana Cara Kerjanya?

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengantongi nama menteri yang akan memimpin Badan Penerimaan Negara. Namun, hingga saat ini fungsi kementerian tersebut belum jelas

Baca Selengkapnya

Bahlil Klaim Jokowi-Prabowo Semakin Lengket: Paten Punya Pandangan Sama

3 jam lalu

Bahlil Klaim Jokowi-Prabowo Semakin Lengket: Paten Punya Pandangan Sama

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil menegaskan bahwa Pemerintahan Prabowo pada prinsipnya adalah keberlanjutan dari Jokowi.

Baca Selengkapnya

Soal Isu PDIP Dapat Menteri di Kabinet Prabowo, Bambang Pacul Belum Dengar, Ahmad Muzani Beri Sinyal Positif

3 jam lalu

Soal Isu PDIP Dapat Menteri di Kabinet Prabowo, Bambang Pacul Belum Dengar, Ahmad Muzani Beri Sinyal Positif

Bambang Pacul mengaku belum mengetahui kebenaran rumor soal tiga tokoh PDIP bakal masuk dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Kemenag atas Usul Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Tanggapan Kemenag atas Usul Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Pemerintahan Prabowo

Amphuri menyatakan Kementerian Haji dan Umrah sangat dibutuhkan umat agar penyelenggaraan haji dan umrah semakin baik.

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar TKN Sebut APBN Prabowo Kurang Rp 300 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

3 jam lalu

Dewan Pakar TKN Sebut APBN Prabowo Kurang Rp 300 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

Drajad Wibowo mengatakan dibutuhkan Rp 300 triliun tambahan belanja APBN tahun depan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Baca Selengkapnya

Orang Dekat Prabowo Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Justru Bisa Turunkan Penerimaan Pajak

3 jam lalu

Orang Dekat Prabowo Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Justru Bisa Turunkan Penerimaan Pajak

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran sebut rencana kenaikan PPN 12 persen tahun depan dianggap bisa menurunkan total penerimaan PPN.

Baca Selengkapnya