TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, memiliki visi-misi yang cukup jelas, fokus, dan realistis. Andrinof menyampaikan penilaiannya itu di Jakarta pada Senin, 7 Oktober 2024.

“Dua paslon cukup jelas dan realistis visi misinya, yaitu paslon 1 (Ridwan Kamil-Suswono) dan paslon 3. Tetapi paslon 3 memiliki kelompok-kelompok sasaran yang lebih jelas,” kata Andrinof.

Dia mengatakan, ihwal pernyataan Pramono-Rano mengenai penyediaan lapangan kerja, pendekatan dualistik tetap harus dipakai untuk meningkatkan hasil pembangunan, yaitu memberi ruang bagi masyarakat berkreasi tetapi pemerintah Jakarta beserta aparatnya harus aktif memberdayakan warganya.

“Desentralisasi dan pendekatan bawah atas (bottom-up) tidak bisa dijadikan pendekatan dominan. Kombinasikan dengan pendekatan yang mengedukasi dan memberi arahan,” tutur Andrinof.

Sebelumnya, Pramono Anung dalam debat pertama Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung pada Ahad, 6 Oktober 2024, mengatakan akan memberikan pelatihan untuk berkreasi kepada gen Z karena potensi ekonomi kreatif mereka sangat besar.

Menurut Pramono, potensi ekonomi kreatif generasi Z (gen Z) harus ditimbulkan dan mereka harus bekerja berdasarkan keinginan dan kemampuan mereka. Untuk itu, gen Z harus dilatih untuk berkreasi.

“Mereka harus dilatih untuk berkreasi maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka,” ucapnya.

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu juga membayangkan bagaimana jika gen Z dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif mulai dari hal-hal yang kecil akan menjadi hal yang luar biasa.

“Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para gen Z di mana pun para gen Z itu berada,” tuturnya.

Pengamat Soroti Program Bantu Gen Z Tak Kena PHK

Adapun pengamat dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan program Pramono-Rano melindungi gen Z yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat tepat.

“Kalau kita bicara soal DKI, tentu banyak dengan berbagai persoalan, terutama soal pengangguran. Nah, gagasan yang disampaikan Rano sangat tepat, terutama untuk mengurangi pengangguran di Jakarta,” kata Karyono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Apalagi, kata dia, dengan program perlindungan bagi gen Z, juga mengusahakan agar pelamar kerja yang selalu dibatasi secara usia, dinilai sangat tepat terlebih jika dibekali dengan kemampuan skill dan pelatihan kerja.

<!--more-->

Dalam debat pertama Pilkada Jakarta 2024, Rano menyebutkan memiliki program untuk melindungi milenial dan gen Z yang menjadi korban PHK di tengah pelemahan ekonomi. Pria yang akrab disapa Bang Doel itu meminta milenial dan gen Z tidak perlu khawatir soal pekerjaan karena Pramono-Rano akan membuka lebih banyak peluang kerja dan pelatihan bersertifikat, keterampilan berbicara (public speaking) dan literasi finansial, termasuk akan memperbanyak balai latihan kerja di tiap kecamatan.

Karyono menilai, jika program tersebut diterapkan, hanya tinggal dibahas komprehensif dan diatur dengan kajian secara menyeluruh. Karena, dari sisi anggaran sangat memungkinkan untuk terealisasi.

“Ini menarik, karena selama ini kita tahu usia menjadi salah satu ganjalan, padahal di satu sisi mereka (masyarakat) perlu mendapatkan pekerjaan,” kata dia.

Sementara itu, mengenai postur anggaran untuk menyelamatkan warga dari PHK, Karyono menilai APBD DKI bisa menopang dan menyelamatkan gen Z dari pengangguran.

“Kalau dilihat, kan dari postur anggaran besar. Anggaran bisa menopang itu. Itu realistis ya, karena postur anggaran sebesar Rp 83,78 triliun, sudah jelas,” katanya.

Menurut dia, justru yang ditunggu selama ini adalah niat baik dari visi-misi setiap calon peserta Pilkada 2024. “Nah, bagaimana ini harus terealisasi, maka jawabanya harus diprioritaskan. Jangan hanya jargon,” ujarnya.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada Februari 2024, jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 283 ribu orang. Dari sisi anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk 2024 sebesar Rp 83,78 triliun. Sementara sektor sosial dan ketenagakerjaan mendapat porsi Rp 7 triliun, yang dialokasikan untuk program bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, serta pelatihan kerja bagi masyarakat.

Pilihan editor: Pesan Jokowi kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Salah Satunya Soal IKN