TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan ihwal rumusan kabinet pemerintahan disebut kian mengerucut menjelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029.

Kabinet pemerintahan Prabowo nantinya disinyalir menjadi kabinet pemerintahan dengan jumlah kementerian lebih banyak, ketimbang kabinet pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan putusan final mengenai rumusan nomenklatur dan jumlah kementerian di kabinet Prabowo baal disampaikan paling akhir lima hari sebelum pelantikan Prabowo. *Soal kabinet dan nomenklatur itu masih dinamis," kata Dasco melalui pesan suara singkat, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Merujuk laporan Tempo pada edisi Sabtu hari ini dengan judul "Lebur-Pisah Nomenklatur di Kabinet Prabowo" mengulas bahwa Menteri Pertahanan itu bakal menambah jumlah kementerian menjadi lebih dari 34 kementerian. Alasannya, seorang narasumber di kubu Prabowo-Gibran mengatakan hal tersebut dilakukan Prabowo untuk mengakomodasi jatah partai politik pendukung di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mengingat, terdapat banyak partai yang bergabung mendukung pemerintahan Prabowo.

Narasumber ini bercerita jika beberapa nomenklatur di kabinet Prabowo akan dilebur dan berganti nama, salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut narasumber ini, dua kementerian tersebut akan menjadi dua kementerian terpisah, yaitu Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, Kementerian Pekerjan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Narasumber lain di kubu Prabowo-Gibran mengatakan, penambahan jumlah kementerian berjalan mulus setelah Panitia kerja Badan Legislasi DPR dan pemerintah kompak menyepakati perubahan redaksional pada Pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara.

Pasal ini mengatur ihwal jumlah maksimal kementerian sebanyak 34. Namun, hasil rapat panja menyatakan jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah yang diatur oleh presiden.

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tak berkenan mengomentari ihwal pelbagai rancangan kementerian di kabinet Prabowo yang beredar luas. Ia mengatakan, jika kepastian jumlah kementerian di kabinet Prabowo akan disampaikan paling lambat lima hari sebelum agenda pelantikan Prabowo dihelat.

"Sudah dikatakan berulang kali ini tidak tahu sumbernya dari mana. Semua masih dinamis," ujar Dasco.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan belum mengetahui ihwal berapa banyak jumlah kementerian yang dilebur melalui nomenklatur baru. Ia menyatakan, PAN menghormati keputusan Prabowo dan tim perumus kabinet yang terdiri dari Dewan Pakar dan tim sinkronisasi.

"Itu hak prerogratif Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. PAN pada prinsipnya selalu mendukung," kata Viva.

Pilihan Editor: Di HUT ke-79 TNI, Jokowi Ucapkan Terima Kasih Khusus untuk Prabowo