TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap memberikan salam perpisahan menjelang purnatugas pada 20 Oktober 2024. Teranyar, Jokowi minta maaf dan pamitan kepada warga di Nusa Tenggara Timur (NTT). "Bapak, ibu, seluruh warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan," kata Jokowi di Pasar Kefamenanu, Timor Tengah Utara, NTT, pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Jokowi, pada kesempatan itu, memohon maaf untuk segala kesalahan selama menjabat sebagai presiden. "Atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian," katanya.

Bukan pertama kali, Jokowi menyampaikan permintaan maaf. Sebelumnya, dalam sambutan pada acara zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024, serta dalam sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2024. Lantas, apa tanggapan pihak istana dan pengamat terkait permintaan maaf Jokowi tersebut?

Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan serangkaian permintaan maaf Jokowi sebagai bentuk tanggung jawab yang diemban sebagai Kepala Negara. Menurutnya, apologia Jokowi itu merupakan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam kepemimpinannya.

“Presiden Joko Widodo telah menunjukkan sikap kerendahan hati dan keberanian untuk meminta maaf secara langsung atas kekurang sempurnaan selama masa jabatannya,” kata Yusuf melalui pesan singkat kepada Tempo pada Kamis malam, 3 Oktober 2024.

Tindakan tersebut, kata Yusuf, menunjukkan keseriusan dalam refleksi atas kebijakan yang telah dijalankan. Ia juga menganggap Jokowi telah menunjukkan integritas, kenegarawanan, dan kepedulian yang mendalam terhadap tanggung jawab yang diembannya.

“Permintaan maaf langsung yang disampaikan di berbagai momen penting dan di berbagai daerah juga mencerminkan hubungan langsung dengan rakyat dan menunjukkan rasa empati,” kata mantan staf pribadi Ketua MPR Taufik Kiemas itu.

Seperti diketahui, Jokowi berpamitan dalam sejumlah kunjungan kerja. Seperti di Pasar Soponyono Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat 9 September 2024, Pasar Mawar Pontianak, Kalimantan Barat, pada Selasa 24 September 2024, serta di Komplek Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada 26 September 2024.

Dalam kesempatan berbeda di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jokowi juga menyampaikan salam perpisahan kepada pejabat TNI-Polri pada Kamis, 12 September 2024. Satu hari kemudian, Presiden menyampaikan permintaan maaf dan apresiasi kepada menteri dalam Sidang Kabinet di Istana Garuda IKN.

Menanggapi tindakan tersebut, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mempertanyakan permintaan maaf Jokowi dalam sidang tahunan MPR. Usman menilai bahwa Jokowi tidak memberikan penjelasan mengenai tindakan dan kesalahan yang mendasari permintaan maaf tersebut.

“Itu pidato yang kosong, karena tidak ada pengakuan atas kegagalan dari apa yang pernah ia janjikan,” ujar Usman Hamid, dalam diskusi publik di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. Usman menyebut seharusnya permintaan maaf itu diucapkan karena Jokowi telah melakukan berbagai kegagalan selama sepuluh tahun menjadi presiden.

Jauh sebelumnya, Aktivis demokrasi, Gde Siriana, menilai permintaan maaf Jokowi kompleks. Hal ini karena tidak sesuai dengan hasil survei yang menunjukkan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menjelang purnatugas.

“Karena tidak ada yang tegas menyatakan kepuasan. Pandangan saya, ketulusan permintaan maaf ini perlu dipertanyakan,” kata Gde dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo, Jumat, 2 Agustus 2024.

Permintaan maaf tersebut, menurut Gde, tampak sebagai sekadar formalitas. Hal ini disebabkan kurang jelasnya tujuan dari permintaan maaf tersebut dan kebijakan apa yang dimaksud. Selain itu, tidak ada pernyataan penyesalan yang mendalam terkait tindakan dan kebijakan yang telah diterapkan.

Senada, Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, juga meminta Jokowi untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan mana yang dianggap salah, sehingga ia merasa perlu meminta maaf. Rangkuti berpendapat bahwa presiden harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong permintaan maaf tersebut agar dapat diperbaiki di masa depan.

“Kalau negarawan tolong disebutkan kira-kira apa yang keliru yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir, supaya kita perbaiki,” kata Rangkuti dalam talkshow di Kompas TV, Jumat, 2 Agustus 2024.

KHUMAR MAHENDRA | DANIEL A. FAJRI | SUKMA KANTHI NURANI

Pilihan Editor: Jokowi Minta Maaf, Pengamat Politik: Memerlukan 10 Tahun untuk Meminta Maaf