INFO NASIONAL - Sejumlah tokoh, mahasiswa, kalangan pesantren, dan tokoh masyarakat menyerukan netralitas penegak hukum di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Banten. Mereka menilai netralitas adalah unsur penting untuk menciptakan pilkada yang aman, damai, dan demokratis.

Forum Komunikasi Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) se-Kabupaten Serang pun mengimbau aparat penegak hukum bersikap netral jelang Pilkada Banten 2024.

“Kami meminta seluruh aparatur penegak hukum bersikap netral dalam Pilkada Banten tahun 2024,” kata juru bicara pimpinan dan pengasuh ponpes se- Kabupaten Serang, Dede Muizuddin, di Ponpes Ar-Robani pada Jumat, 27 September 2024.

Ia menilai, politik dan hukum adalah instrumen bernegara yang berbeda. Hukum tidak boleh mengintervensi pilihan politik masyarakat. “Biarkan warga Banten memilih calon pemimpinan daerah sesuai hati nuraninya, tanpa diintervensi pihak mana pun,” ujarnya.

Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Banten juga menyerukan pengawalan Pilkada Banten 2024. Aliansi BEM mengingatkan agar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan terutama aparat penegak hukum dapat terjaga.

Juru bicara Aliansi BEM Banten, Gymnastiar mengatakan, mahasiswa akan mengawal pilkada dan memastikan terciptanya proses demokrasi yang bersih dan adil.

"Kami, mahasiswa Banten, akan memastikan bahwa semua pihak, baik ASN, KPU, Bawaslu, maupun aparat penegak hukum, tetap netral dalam menjalankan tugasnya selama Pilkada Serentak ini. Netralitas penting untuk menjaga kepercayaan publik," kata dia.

Sejumlah tokoh agama, ormas Islam, dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten pun mendeklarasikan Pilkada Banten 2024 yang damai.

"Kami pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan ormas Islam se-Provinsi Banten, menyatakan deklarasi tokoh agama untuk Pilkada Banten damai aman dan tertib," kata Ketua MUI Banten, Bazari Syam.

Dalam deklarasi tersebut, MUI Provinsi Banten menyatakan akan mengajak pengurus majelis ulama Indonesia dan ormas Islam di semua tingkatan. "Semua harus berpartisipasi hadir dalam mewujudkan Pilkada Banten 2024 yang damai, demokratis, adil, dan jujur," ujarnya. (*)