TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengungkapkan faktor yang membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi oposisi atau koalisi di tengah wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.

Wacana pertemuan ini muncul kurang dari dua minggu pelantikan Prabowo-Gibran Rakabuming raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati dilihat sebagai sinyal PDIP bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran

Arifki menyebut PDIP memiliki daya tawar politik untuk masuk ke pemerintahan baru atau berada di luar kekuasaan. Sebagai oposisi, partai berlambang banteng ini pernah teruji sebagai oposisi yang kritis di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Tak menutup kemungkinan hal itu terjadi lagi di era Prabowo, jika PDI-P memilih sikap sebagai oposisi total,” kata Arifki lewat keterangan tertulis kepada Tempo, Jumat, 27 September 2024.

Arifki Chaniago menilai bahwa masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo tentu bakal menambah kekuatan politik pemerintah, terutama di parlemen. Posisi PDIP sebagai pemenang pemilihan legislatif 2024 menjadi kekuatan untuk berperan sebagai “oposisi” yang kritis terhadap pemerintah.

Kendati demikian, Arifki menyebut PDIP tentu ingin menjaga basis pemilihnya yang kalah di Pilpres dengan mendukung Ganjar Pranowo. Di samping itu, PDIP juga membaca keuntungan untuk memperoleh dukungan suara rakyat sendirian sebagai partai oposisi.

“Namun, sikap seperti itu tentu tidak disukai juga oleh semua kader PDIP. Karena ada kader PDIP yang melihat peluang bergabung di pemerintahan Prabowo juga ada menilai sebagai keputusan terbaik,” ujar Arifki.

Arifki menuturkan PDIP tidak memiliki masalah pribadi dengan Prabowo. Hal ini membuka peluang mempertemukan Megawati-Prabowo di pemerintahan. Selain itu, mereka juga pernah berduet pada Pilpres 2009. Sehingga sejarah dua tokoh ini bakal memperkuat alasan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

“Terkadang kita harus tahu. Bu Mega punya cara sendiri dalam menentukan sikap politiknya. Itu terlihat di Pilkada 2024. Pilihan politik Bu Mega tidak hanya mengejukan politik, tetapi juga kader-kader PDIP,” ujar Arifki.

Sebelumnya, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berlangsung sebelum 10 Oktober 2024.

Menurut Olly, usai pemilihan presiden 2024, PDIP memutuskan berada di dalam koalisi bersama dengan Prabowo Subianto. Pada pertemuan nanti salah satu topik yang dibahas adalah membangun Indonesia dan Sulawesi Utara yang lebih baik.

“Jadi engga usah ragu. Pilpres sudah selesai. PDIP perjuangan ada di dalam bersama Pak Prabowo. Sebentar lagi Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Megawati. Paling sebelum 10 Oktober,” kata Olly saat pengukuhan tim pemenangan Calon Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, Kamis 26 September 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani juga sudah memastikan bahwa pertemuan antara Megawati dengan Prabowo bakal terlaksana. "Akan ada pertemuan, silaturahmi kan penting," kata Puan.

Ketua DPP PDI Perjuangan lainnya, Said Abdullah, menyebut pertemuan antara Megawati dan Prabowo ditargetkan terlaksana sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden.

Prabowo Subianto juga sudah memberi sinyal rencana pertemuan antara presiden 2024-2029 terpilih itu dengan Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum Partai Gerindra ini berharap pertemuan dengan Megawati tersebut dapat segera terlaksana.

"Insyaallah, mudah-mudahan," kata Prabowo saat dikonfirmasi di Kompleks DPR, Rabu, 25 September 2024.

Pilihan Editor: Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian, Akademisi Sebut Prabowo Paham Dampaknya