TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain sangat penting bagi Indonesia. Prabowo menyampaikan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Komisi I DPR RI menyetujui kelima RUU tentang kerja sama bidang pertahanan tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Kelima RUU tersebut masing-masing mengatur kerja sama dengan India, Brasil, Kamboja, Prancis, dan Uni Emirat Arab.

“Alhamdulillah kita telah menuju ratifikasi penuh Rancangan Undang-Undang kerja sama pertahanan dengan lima negara yang sangat penting bagi kita,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan RUU tersebut menjadi penting karena negara-negara tersebut memiliki peran dan teknologi yang cukup baik dalam bidang pertahanan.

“Khusus untuk Kamboja sebagai anggota dari ASEAN adalah juga kepentingan kita untuk memelihara dan mendukung kawan-kawan kita di ASEAN supaya mereka juga kuat dan mandiri,” ujarnya.

Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 itu juga menuturkan RUU tersebut menjadi penting karena India dan Prancis merupakan dua negara yang memiliki persenjataan nuklir. Sedangkan UEA, Brasil, dan Kamboja merupakan negara-negara yang penting bagi Indonesia.

“Saya berterima kasih atas kerja keras Komisi I sehingga kita hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini,” ucapnya.

5 RUU Kerja Sama Pertahanan akan Disahkan di Paripurna DPR

Adapun Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan kelima RUU tersebut mendapat persetujuan oleh sembilan fraksi untuk disahkan saat rapat paripurna.

“Alhamdulillah sebelum masa kerja periode ini berakhir kami telah menyelesaikan pembahasan lima RUU ratifikasi tentang kerja sama bidang pertahanan. Dan semua fraksi setuju untuk disahkan di paripurna,” kata Meutya di gedung DPR, Rabu, 25 September 2024.

<!--more-->

Dia mengatakan meskipun sudah di masa akhir jabatan, Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto masih produktif menelurkan regulasi di bidang pertahanan. Meutya menilai pengesahan lima RUU tersebut penting untuk memperkuat sektor pertahanan Indonesia dengan kelima negara tersebut.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan kerja sama dengan negara lain di bidang pertahanan juga diperlukan merespons dinamisnya kondisi keamanan global.

“Selama menjadi mitra kerja Kemenhan, kami di Komisi I melihat banyak capaian yang dilakukan Pak Prabowo, meskipun tadi sempat disinggung anggaran pertahan kita masih di bawah satu persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Meutya.

Pilihan editor: Pamit kepada Komisi I DPR, Menhan Prabowo Subianto Minta Maaf