TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal rencana presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, membentuk 44 kementerian. Jokowi meminta wartawan menanyakan langsung hal tersebut kepada Menteri Pertahanan itu.

"Ditanya ke Presiden terpilih. Kok, ditanyakan ke saya?" ucap Jokowi ketika memberi keterangan pers di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis, 26 September 2024, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, urusan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif presiden terpilih. "Karena sudah diberi mandat, diberi amanah, oleh rakyat," katanya.

Rencana pembentukan kabinet gemuk Prabowo dilaporkan dalam Majalah Tempo edisi 22 September 2024. Sejumlah narasumber yang mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian mengatakan Prabowo mungkin akan memiliki 44 anak buah di kabinet. Jumlah itu melonjak dibanding 34 kementerian pada masa Jokowi.

Dari 44 Kementerian, enam adalah kementerian koordinator atau ada tambahan dua posisi dibanding pemerintahan Jokowi. Selain kemungkinan penambahan, nama kementerian koordinator bisa berubah. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bisa jadi berganti nama menjadi Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Investasi.

Prabowo pun berencana memecah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Hukum. Ia mempertahankan Kementerian Koordinator Ekonomi serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia juga membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

Sejumlah narasumber yang terlibat dalam penyusunan kabinet mengatakan kementerian koordinator akan diprioritaskan bagi ketua umum partai pengusung Prabowo-Gibran. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak membantah atau membenarkan informasi tentang penambahan jumlah koordinator. “Masih dinamis,” kata ketua Tim Sinkronisasi ini.

Beberapa kementerian teknis diperkirakan juga akan dipecah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan dibelah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Adapun Ditjen Kebudayaan akan masuk Kementerian Pariwisata yang menjadi Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Prabowo juga akan membentuk Badan Ekonomi Kreatif terpisah dari Kementerian Pariwisata.

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya juga mengungkapkan Prabowo akan memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Sementara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan dipecah menjadi Kementerian Desa serta Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kemudian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini mengingatkan nomenklatur di zaman Presiden Soeharto ketika pakar ekonomi UI Profesor Emil Salim menjadi Menteri Lingkungan Hidup pada 1978-1983.

Prabowo juga akan menjadikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai holding BUMN seperti Temasek di Singapura.

Kementerian BUMN baru dibentuk pada 1998 di era terakhir Pemerintahan Soeharto yang mengundurkan diri pada Mei 1998. Setelah itu, pada kabinet Presiden BJ Habibie dipertahankan dengan menterinya Tanri Abeng, mantan menteri sebelumnya.

Setelah itu, kementerian ini dipertahankan sampai Pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2024. Kementerian BUMN sebelumnya merupakan unit kerja eselon II Kementerian Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998).

Tim Majalah Tempo dan Yudono Yanuar, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.