TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyambut baik penyaringan yang dilakukan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menentukan komposisi kabinet pemerintahan mendatang.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan, PAN menghormati dan menyerahkan penuh keputusan pada Prabowo dalam membagi jatah kursi menteri kepada partai di koalisinya.

"Karena itu hak prerogratif Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih," ujar Viva saat dihubungi, Selasa, 10 September 2024.

PAN, kata dia, mendorong rencana Prabowo yang berkeinginan membentuk kabinet zaken di pemerintahnnya. Akan tetapi, kabinet zaken tidak serta merta melibatkan ahli yang bukan berasal dari kalangan partai politik.

Menurut Viva, kader partai politik juga memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memimpin suatu instansi. Sehingga tidak perlu diragukan lagi akan kemampuan dan kapasitasnya.

"Ahli itu kan bukan hanya mencakup mereka yang di luar partai. Di partai juga ada kader yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing," kata Viva.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, mengatakan partainya menyerahkan keputusan membentuk kabinet kepada Prabowo.

Sebagai Presiden terpilih, kata dia, Prabowo tentu lebih mengetahui apa dan siapa figur yang dibutuhkannya untuk membantu kerja di pemerintahan yang akan dijalankan nanti.

"Mas Ketua Umum AHY juga sudah menyampaikan itu hak prerogratif. Namun, bila diberi kesempatan, Mas AHY sudah menyatakan siap di tepatkan di mana pun," kata Andi.

Merujuk laporan Koran Tempo edisi 8, Mei 2024 dengan tajuk "Bagaimana Empat Kementerian Strategis di Kabinet Prabowo Jadi Rebutan" disebutkan bahwa sejumlah partai di KIM berlomba-lomba menempati pos Kementerian tersebut.

Kementerian yang dimaksud, ialah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keempat pos ini dianggap sebagai lahan basah.

Dua narasumber di kubu Prabowo-Gibran bercerita, pos menteri di KLHK disebut menjadi incaran PAN dan Demokrat. PAN, kata narasumber itu menyodorkan nama Ketua Umumnya Zulkifli Hasan karena dinilai lebih berpengalaman setelah sebelumnya menduduki jabatan serupa di era Presiden SBY. Sedangkan Demokrat belum menyodorkan nama kadernya.

Kementerian lain yang juga menjadi incaran PAN dan Demokrat, ialah Kementerian Agraria/BPN. Saat ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduduki jabatan tersebut.

Viva Yoga Mauladi dan Andi Alfian Mallarangeng, kompak menepis kabar tersebut. Ia mengatakan, menyerahkan keputusan kepada Prabowo.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan jika Prabowo tengah menyaring nama-nama yang bakal diplot di kabinetnya dan akan mengumumkan setelah dilantik menjadi Presiden, Oktober mendatang.

"Yang jelas, Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan zaken di kabinetnya," kata Muzani.

Kabinet zaken yang dimaksud Muzani, ialah kabinet yang berkomposisikan para ahli di masing-masing bidangnya, termasuk mereka yang berasal atau diusulkan oleh partai politik.

"Agar tidak kehilangan relevansi di jabatan yang diduduki nanti," ujar Muzani.

Pilihan Editor: Berebut Kursi Basah di Kabinet Prabowo