Istana Ungkap Opsi Jokowi Percayakan Jabatan Kabinet Kosong ke Plt hingga 20 Oktober

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Devy Ernis

Senin, 9 September 2024 10:42 WIB

Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Soponyono di kawasan Rungkut Asri Utara, Surabaya, Jumat 6 September 2024. TEMPO/Hanaa Septiana

TEMPO.CO, Jakarta – Istana Kepresidenan kembali menegaskan soal rencana kocok ulang atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Jokowi, yang akan purnatugas pada 20 Oktober 2024, memiliki opsi dalam menyikapi menteri yang mundur dengan alasan maju Pilkada.

“Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejabat definitif,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan melalui pesan singkat pada Senin, 9 September 2024.

Jokowi membuka peluang untuk melakukan reshuffle kabinet setelah Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengajukan surat pengunduran diri. Pramono, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maju sebagai Gubernur Jakarta berpasangan dengan Rano Karno.

“Ya Bisa,” kata Jokowi soal rencana mengocok ulang komposisi kabinet usai meresmikan Flyover Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat 6 September 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menerima surat dari Pramono Anung tertanggal 2 September, untuk mengajukan pengunduran diri dari posisi Sekretaris Kabinet. Dalam surat yang disampaikan Pramono ke Jokowi, permohonan pengunduran diri terhitung mulai 22 September 2024.

Advertising
Advertising

Melalui pesan singkat dikonfirmasi Tempo pada Jumat, 6 September 2024, Ari mengatakan pada prinsipnya, Presiden akan menyetujui permohonan tersebut.

Selain Pramono, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi pembantu Presiden Jokowi lain yang mundur karena mengikuti pemilihan kepala daerah. Jokowi menandatangani surat pemberhentian Risma sebagai Mensos, untuk menindaklanjuti pengunduran diri yang diajukan Bakal Calon Gubernur Jawa Timur itu.

Jokowi menunjuk Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas atau plt Menteri Sosial menggantikan Politikus PDIP. Muhadir saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Mensos sampai diangkatnya Mensos definitif,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan pada Jumat, 6 September 2024.

Pilihan Editor:Diperpanjang hingga 10 September, Ini Daftar Instansi yang Sepi Peminat CPNS 2024

Berita terkait

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

1 jam lalu

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan SBY bertemu dengan Prabowo di Cikeas.

Baca Selengkapnya

Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

2 jam lalu

Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 28,8 persen atau unggul 0,7 persen dari rivalnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Baca Selengkapnya

FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

3 jam lalu

FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

Aksi 411 yang diinisiasi FPI mengklaim tuntutan mereka telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Selengkapnya

Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

3 jam lalu

Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

Politikus Golkar Dave Laksono mengklaim dukungan KIM plus untuk Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta tetap solid.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

3 jam lalu

Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

4 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Tiga Tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411, Desak Prabowo Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

4 jam lalu

Tiga Tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411, Desak Prabowo Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

FPI dan peserta reuni aksi 411 menyatakan siap membela dan mendukung Prabowo bila mengabulkan ketiga tuntutan tersebut.

Baca Selengkapnya

Gerakan Solidaritas Nasional Transformasi TKN Prabowo-Gibran, Serupa Jurus Jokowi Himpun Relawan

5 jam lalu

Gerakan Solidaritas Nasional Transformasi TKN Prabowo-Gibran, Serupa Jurus Jokowi Himpun Relawan

TKN Prabowo-Gibran resmi membentuk Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Jurus yang sama dengan Jokowi himpun relawan.

Baca Selengkapnya

Profil FPI Inisiasi Aksi 411 Tuntut Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa, Apa Beda dengan FPI Sebelumnya?

6 jam lalu

Profil FPI Inisiasi Aksi 411 Tuntut Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa, Apa Beda dengan FPI Sebelumnya?

Front Persaudaraan Islam (FPI) dan ormas Islam lainnya menggelar aksi reuni 411 di Istana Merdeka. Apa bedanya dengan Front Pembela Islam dahulu?

Baca Selengkapnya

Alasan FPI Tuntut Adili Jokowi, Tangkap Pemilik Akun Fufufafa, dan Penjarakan Suswono dalam Aksi Reuni 411

6 jam lalu

Alasan FPI Tuntut Adili Jokowi, Tangkap Pemilik Akun Fufufafa, dan Penjarakan Suswono dalam Aksi Reuni 411

Dalam aksi reuni 411, FPI lakukan beberapa tuntutan antara lain adili Jokowi, tangkap pemilik akun Fufufafa, dan Penjarakan Suswono. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya