TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik adalah Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Berikutnya, Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pengangkatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan. “Agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif," kata Ari melalui pesan pendek kepada Tempo pada Senin pagi, 19 Agustus 2024.

Perombakan Kabinet Jokowi itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di mana dua menteri yang diajukan partai itu, yaitu Menkumham teri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, terkena reshuffle.

1. Ketua DPP PDIP Said Abdullah: PDIP Sudah Mewakafkan Kadernya

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mengatakan partainya tidak mempermasalahkan ihwal kadernya yang terkena perombakan kabinet oleh Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, PDIP di awal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah mewakafkan kadernya yang menjadi menteri untuk kepentingan serta pengabdian bangsa dan negara.

“Kalau pertanyaannya apakah ini bagian dari menyingkirkan kader-kader PDIP perjuangan, kan PDIP perjuangan sudah mewakafkan. Silakan yang diwakafkan itu mau dipakai lagi, tidak dipakai lagi, bagi PDIP tidak ada masalah sedikit pun,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024 seperti dikutip dari Antara.

Dia menuturkan hal tersebut menjadi amanat dari keputusan Kongres PDIP untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga tuntas pada 20 Oktober 2024.

“Atas ketaatan kami terhadap konstitusi, maka kami menerima pergantian Pak Yasonna dan/atau Bapak Arifin Tasrif,” kata Said.

<!--more-->

Dia menyebutkan PDIP mengembalikan kepada Presiden apabila sewaktu-waktu menteri yang berasal dari PDIP diganti. “Dan kami terima sepenuhnya pergantian itu," ucapnya.

Said menilai melakukan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. “Di dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, kita diatur oleh konstitusi. Maka ketika seorang presiden melakukan pergantian menteri, itu adalah memang hak sepenuhnya prerogatif presiden," tuturnya.

2. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus: Tak Lebih dari Omong Kosong

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai kocok ulang kabinet Presiden Jokowi sebagai politik kotor kekuasaan. Tujuannya untuk mengamankan kepentingan dan posisi dinasti politik Jokowi.

Deddy mengatakan Jokowi tidak memiliki alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle menjelang dua bulan lengser. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini juga menganggap Jokowi tengah mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan.

“Reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya, menurut saya, tak lebih dari omong kosong!” kata Deddy melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 19 Agustus 2024.

Dalam keterangan yang sama, Deddy menuding Jokowi ingin meloloskan Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD (UU MD3) dengan mengganti Yasonna Laoly dari kursi Menkumham. Tujuannya ada tiga, kata dia, yakni agar Partai Golkar menguasai legislatif dari DPR RI hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota guna memudahkan Jokowi membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar dan melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan kongres/munas/muktamar sebelum Pilkada 2024.

Sementara, Deddy menduga pergantian Menteri ESDM adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi. “Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki, serta memastikan sumber ekonomi ke depan,” ucapnya.

3. Menkumham 2019-2024 Yasonna Laoly:

Politikus PDIP Yasonna Laoly mengatakan telah menghubungi politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas via telepon usai menemui Presiden Jokowi pada Ahad petang, 18 Agustus 2024. Supratman resmi dilantik hari ini menjadi Menkumham menggantikan Yasonna.

"Kemarin sore (Ahad) saya telepon beliau setelah bertemu Presiden, saya ucapkan selamat kepada dia," kata Yasonna saat ditemui di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Agustus 2024.

Yasonna mengatakan Supratman juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada dirinya karena telah berkolaborasi dengan Kemenkumham selama dua periode Jokowi. Adapun Supratman sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Beliau mengucapkan terima kasih telah membantu selama hampir 10 tahun. 'Maaf kalau ada kekurangan'," tutur Yasonna menirukan percakapannya dengan Supratman.

Yasonna mengaku sempat mendapatkan bocoran Supratman akan menjadi penggantinya. Dia menyambut baik kehadiran Supratman. Sebab, kata dia, kerja sama mereka berdua telah berlangsung mengingat hubungan Kemenkumham dan Baleg erat dengan pembahasan peraturan perundang-undangan.

Dia juga memuji kinerja Supratman. Bagi dia, Supratman merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan dia.

"Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan--orang yang baik, mampu, cakap, untuk meneruskan--menjadi pemimpin di Kemenkumham," ujarnya.

Yasonna menawarkan bantuan kepada Supratman apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan ihwal tugas dan tanggung jawab di Kemenkumham. Dia berharap koordinasi antara Kemenkumham dan DPR dapat diteruskan dengan baik.

DANIEL A. FAJRI | SAVERO ARISTIA WIENANTO | ANTARA

Pilihan editor: Ridwan Kamil Deklarasi untuk Pilgub Jakarta Malam Ini, Anies Baswedan Unggul dalam Survei