TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membahas klasifikasi sekolah swasta yang akan diberikan dana oleh pemerintah daerah sehingga sekolah tersebut gratis.

"Tentunya tidak sekolah yang swasta yang mapan, kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," kata Heru di Pasar Pramuka, Pal Meriam, Jakarta Timur pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Heru mengatakan Pemprov bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang membahas lebih rinci mengenai klasifikasi sekolah swasta tersebut. Ia berujar Pemprov DKI akan meminta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Rencana program sekolah gratis adalah amanah Mahkamah Konstitusi atau MK. Oleh karena itu, anggaran pengadaan sekolah gratis juga menjadi prioritas utama dalam jatah anggaran 20 persen. Jika ada sisa, anggaran bisa dipakai untuk hal lain, termasuk perekrutan guru.

Pada kesempatan terpisah, Heru mengatakan anggaran untuk sekolah swasta gratis menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. "Artinya kalau sesuai aturan (sudah) melebihi yang ditetapkan. Ya sekarang 23 (persen)," kata dia di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2025.

Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai program sekolah gratis untuk swasta mampu menuntaskan permasalahan ijazah yang tertahan di sekolah. Menurut dia, masih ada orang tua siswa yang tidak punya cukup uang untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP tiap bulan.

Selain itu, ia menyebut beberapa penerima Kartu Jakarta Pintar atau orang tua siswa menyalahgunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, bukan untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak mereka.

DESTY LUTHFIANI

Pilihan Editor: Kata Heru Budi soal Rencana Sekolah Swasta Gratis di DKI