INFO NASIONAL - Pj Wali Kota (Walkot) Padang, Andree Algamar menghadiri kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LHP LKPP 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS II 2024, di Jakarta Convention Center, pada Senin, 8 Juli 2024.

Menurut Andree, kegiatan dengan tema "Menguatkan Fondasi Negara, Menuju Indonesia Emas 2045" ini menjadi wadah evaluasi dari tata kelola keuangan negara.

Andree pun mengapresiasi laporan pertanggung jawaban hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemerintah pusat yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8.

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sampai ke daerah patuh dan taat dengan rekomendasi BPK. Dan tadi presiden sampaikan bahwa ini bukan prestasi, memang kewajiban kita patuh dengan aturan keuangan," ujarnya.

Menurutnya, kunci dari pencapaian WTP adalah mengimplementasikan good governance. Andree meyakini good governance adalah jiwa dari pemerintahan. Karenanya, pihaknya selalu mengoptimalkan sistem pemerintahan dan kinerja para aparatur sipil negara (ASN).

"Harus pastikan para aparat kita melaksanakannya dengan baik, memberikan layanan yang baik. Layanan publik itu menjadi perhatian, tidak ada lagi izin-izin yang lama-lama, harus jelas kapasitasnya kalau ada kurang-kurang bahkan disampaikan," ujarnya.

Kata Andree, kunci utama menciptakan good governance di Pemkot Padang adalah dengan transparansi, komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak.

Selain itu, capaian WTP ini tentunya tak terlepas dari pengelolaan keuangan yang baik. Kata andree, pengelolaan keuangan di Kota Padang banyak dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur agar berdampak langsung kepada masyarakat.

"Infrastruktur menjadi perhatian utama. Jadi pemerintah itu harus berdampak langsung ke masyarakat," katanya. "kemudian juga hal-hal lain yang berkaitan dengan mempermudah kelancaran ekonomi, itu menjadi perhatian kita," tambahnya.

Ia berharap, hasil dari LHP LKPP 2024 ini bisa menjadi dorongan semangat kepada seluruh stakeholder agar bisa menciptakan pemerintahan yang bersih sehingga bisa optimal dalam melaksanakan tugas negara.

"Kita ingin tetap menjalankan good governance dengan baik," ujarnya. Paling utama adalah kebahagiaan rakyat. Bagaimana rakyat bahagia. Bukan melayani pemerintah, tapi melayani rakyat," kata dia. (*)