6 Pernyataan Menarik Megawati Saat Pidato di Sekolah Partai PDIP Soal Jokowi, Ketua KPU, KPK dan Hasto

Sabtu, 6 Juli 2024 10:35 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah pernyataan menarik saat berpidato di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 5 Juli 2024. Presiden Kelima RI itu mengutarakan pandangannya terkait berbagai fenomena yang terjadi di Tanah Air belakangan ini.

Berikut sederet pernyataan menarik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berpidato di Sekolah Partai PDIP:

1. Sebut pernah wanti-wanti Jokowi jangan buat konsep kebangsaan versi sendiri

Megawati mengungkapkan pesan yang pernah dia sampaikan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal konsep kebangsaan. Megawati berujar dirinya sempat mewanti-wanti Jokowi agar tidak membuat konsep kebangsaan versinya sendiri.

“Saya kan bilang (ke Jokowi) mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin ya, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan, dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi,” ujar Megawati dalam pidatonya.

Advertising
Advertising

Megawati berujar, dirinya melihat ada pemimpin di Indonesia yang membuat versi-versi kebangsaannya sendiri. Dia menilai perilaku tersebut janggal karena sebenarnya mereka hanya tinggal menjalankan prinsip yang telah digariskan para pendiri bangsa.

“Nah kalau sekarang saya lihat pemimpin bikin versi, aneh, ya mbok yo yang udah ada dijalanin aja susah banget,” ujar Megawati.

2. Sebut kader partainya sering jadi target masalah hukum

Megawati mengklaim saat ini kader partainya sering jadi target terkait masalah hukum. Megawati mengakui dirinya bahkan pernah memarahi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang juga kader PDIP, soal permasalahan tersebut.

“Saya suka ngamuk ke dia (Yasonna) loh. Jadi menteri ngapain, lah anak buah kita maunya ditarget melulu,” kata Megawati sambil tertawa.

3. Sebut KPK cari cara memanggil dirinya

Megawati bercerita soal pemanggilan Hasto Kristiyanto, sekretaris jenderal partainya, oleh KPK. Dia mengatakan sempat menantang Hasto untuk memenuhi panggilan tersebut. Megawati lalu turut menyebutkan nama penyidik KPK yang memeriksa Hasto, yaitu AKBP Rossa Purbo Bekti.

“Terus sopo sih sing manggilin kamu? Tanyain namanya, gitu kan. Namanya Rossa,” kata dia.

Megawati lalu berujar bahwa Hasto tidak perlu takut menghadapi para penyidik KPK seperti Rossa. “Enak aja emangnya siapa die? Betul enggak? Loh iya, orang dia manusia juga. Gile,” ujar Megawati.

Megawati berseloroh bahwa para penyidik KPK mungkin sedang mencari cara untuk memanggil dirinya. Putri Presiden Pertama RI Sukarno itu kemudian berkata bakal mengajak seluruh ahli hukum untuk mendampingi jika dia betul dipanggil.

“Saya berani kalau umpamanya suruh datang ke sini Rossa, suruh datang ngadepin aku. Loh, lha iya lha, gile, orang yang bikin KPK itu saya lho, kok enggak diaku lho yo,” kata Megawati.

4. Sebut tahu isi jeroan KPK

Megawati juga menyatakan tahu isi internal KPK. Sebabnya, dia mengklaim bahwa lembaga antirasuah tersebut dia yang bentuk saat masih menjabat sebagai presiden. Dia berujar bahwa dirinya tahu segala kekurangan lembaga tersebut.

“KPK itu saya yang buat. Mana mungkin saya enggak tahu isi perutnya. Orang itu saya yang buat. MK (Mahkamah Konstitusi), saya yang buat, bukan sombong,” ujar Megawati. “Harusnya bagaimana tidak boleh dimanipulasi.”

5. Sebut pemerintah mestinya alihkan bansos untuk biaya UKT

Megawati turut menyoroti polemik tingginya uang kuliah tunggal atau UKT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Menurut Megawati, pemerintah seharusnya bisa membiayai sekolah dan kampus agar pendidikan menjadi terjangkau.

“Ini urusan sekolah saja heboh, urusan apa itu? UKT, mbok udah bayarin wae ngopo toh yoh, apa enggak bisa sih? Hah? Ayo jawab kalau pemimpin. Lah iya, emang bisa,” kata Megawati di hadapan kader-kadernya.

Megawati mengatakan pemerintah bisa mengambil anggaran bantuan sosial atau bansos jika tak punya cukup dana untuk biayai pendidikan. “Lah kalau saya, sorry, karena saya pernah presiden, kalau untuk sekolah enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos, enggak boleh? Boleh,” ucap dia.

6. Sebut pusing lihat kelakuan Hasyim Asy’ari

Megawati mengaku pusing melihat perilaku Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU yang melanggar aturan karena tindakan asusila. Dia sedih melihat pemerintahan saat ini.

“KPU, nah kemarin. Itu saya ngomong begini kenapa? Karena saya warga bangsa. Sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia, itu ‘kan bagian, kok begitu ya, pusing saya,” ujar Megawati di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | SULTAN ABDURRAHMAN | DEVY ERNIS

Pilihan Editor: Megawati Ungkap Pernah Wanti-wanti Jokowi Soal Konsep Kebangsaan: Jangan Bikin versi Sendiri

Berita terkait

Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Alami Penurunan

1 jam lalu

Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Alami Penurunan

Indikator Politik menyampaikan bahwa 75 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Namun mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya

Istana: Kepuasan Publik Tinggi jadi Energi Jokowi Pastikan Transisi ke Prabowo Lancar

1 jam lalu

Istana: Kepuasan Publik Tinggi jadi Energi Jokowi Pastikan Transisi ke Prabowo Lancar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Jokowi menghormati berbagai catatan, menjelang pergantian pemerintah ke Prabowo.

Baca Selengkapnya

HUT ke-79 TNI, Jokowi Datang bersama Iriana dan Jan Ethes

1 jam lalu

HUT ke-79 TNI, Jokowi Datang bersama Iriana dan Jan Ethes

Puncak perayaan HUT ke-79 TNI digelar di Monas, Jakarta Pusat, pada hari ini Sabtu, 5 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Sambut Jokowi saat Tiba di Lokasi HUT ke-79 TNI

2 jam lalu

Prabowo dan Gibran Sambut Jokowi saat Tiba di Lokasi HUT ke-79 TNI

Rombongan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di venue utama peringatan HUT ke-79 TNI sekitar pukul 07.44 WIB.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

2 jam lalu

KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK mengungkapkan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Maaf Berkali-kali di Ujung Jabatan, Begini Kata Istana dan Pengamat Politik

3 jam lalu

Jokowi Minta Maaf Berkali-kali di Ujung Jabatan, Begini Kata Istana dan Pengamat Politik

Setelah 10 tahun, Jokowi minta maaf nyaris pada setiap kunjungannya. Istana bilang bentuk kerendahan hati, pengamat sebut pidato omong kosong.

Baca Selengkapnya

Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

3 jam lalu

Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

KPK memeriksa lima saksi itu untuk tersangka Yofi Oktarisza.

Baca Selengkapnya

Ini Rencana Mega Proyek Singapura yang Akan Butuhkan Pasir Laut Indonesia

3 jam lalu

Ini Rencana Mega Proyek Singapura yang Akan Butuhkan Pasir Laut Indonesia

Singapura saat ini tengah merencanakan berbagai proyek reklamasi yang akan membutuhkan pasokan pasir laut dari Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penyidik KPK Periksa 4 Saksi Kasus Suap dan Gratifikasi Bandung Smart City

4 jam lalu

Penyidik KPK Periksa 4 Saksi Kasus Suap dan Gratifikasi Bandung Smart City

"Pemeriksaan dilakukan di Diklat PUPR Jalan Jawa, Kota Bandung, Jawa Barat," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Alasan Pemindahan ASN ke IKN Kembali Ditunda, Indikator Anjloknya Daya Beli Masyarakat

4 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Alasan Pemindahan ASN ke IKN Kembali Ditunda, Indikator Anjloknya Daya Beli Masyarakat

Basuki Hadimuljono membeberkan alasan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali ditunda.

Baca Selengkapnya