Ombudsman Sebut 62 Persen Keluhan PPDB Mandek di Tahap Konsultasi

Sabtu, 6 Juli 2024 10:28 WIB

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengungkap sebanyak 62 persen pengaduan yang diterima lembaganya berhenti di tahap konsultasi. Alih-alih membuat laporan resmi, Indraza menyampaikan, para pelapor cenderung lebih memilih sekedar bercerita tentang keluhan yang mereka alami.

"Sebetulnya kalau ditanya, banyak (pengadu). Namun, tidak menjadi laporan karena mereka hanya datang untuk berkonsultasi," kata Indraza saat menggelar konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Indraza menjelaskan, Ombudsman kerap menawarkan kepada para pengadu untuk menindaklanjuti keluhan mereka dengan membuat laporan resmi. Namun, jelas Indraza, para pengadu enggan untuk membuat laporan karena takut anak mereka mengalami intimidasi.

"Sebatas konsultasi tidak bisa dijadikan laporan. Ketika kami ingin teruskan, jadikan laporan, mereka menolak," tuturnya.

Lebih lanjut, Indraza menerangkan, ada pengadu yang sudah merasa puas dengan jawaban dan penjelasan petugas Ombudsman ketika keluhan disampaikan. Oleh sebab itu, kata dia, pengaduan tidak dilanjutkan dengan pelaporan resmi.

Advertising
Advertising

Topik konsultasi yang paling sering dibahas adalah akses pendaftaran, pembagian jalur PPDB, hingga membandingkan proses PPDB antarsekolah. "Ada yang bisa selesai karena mereka sudah mendapatkan jawabannya, tapi ada juga yang takut melapor," ujarnya.

Indraza mengungkap sebanyak 26 persen pengaduan yang diterima Ombudsman ditindaklanjuti. Dia mengklaim lembaganya merespons dengan cepat segala aduan yang masuk. Adapun pengaduan berupa laporan masyarakat mencapai angka 10 persen. Di sisi lain, pengaduan yang berupa investigasi atas prakarsa Ombudsman hanya satu persen.

Pilihan Editor:PDIP Tak Diajak dalam Koalisi Besar di Pilkada Solo, FX Hadi Rudyatmo: Kami Tak Gentar

Berita terkait

Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

3 hari lalu

Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

Berbagai kejanggalan mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) terungkap. Modus untuk menyingkirkan 58 pegawai KPK berintegritas, Novel Baswedan dkk.

Baca Selengkapnya

Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

10 hari lalu

Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

Ombudsman perwakilan Kepri menemukan dugaan pelanggaran proses penjualan LPG 3 kg yang dilakukan agen dan pangkalan di Kota Batam.

Baca Selengkapnya

Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

11 hari lalu

Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

Ombudsman Sumut mengatakan seleksi tambahan itu tidak tercantum dalam pengumuman seleksi PPPK Kabupaten Langkat.

Baca Selengkapnya

Guru Honorer Korban Percaloan di Kabupaten Langkat Mencari Keadilan

18 hari lalu

Guru Honorer Korban Percaloan di Kabupaten Langkat Mencari Keadilan

Ratusan guru honorer korban percalona di Kabupaten Langkat masih terus menuntut haknya.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Jutaan CPNS Terganggu, Ombudsman Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-Meterai ke Publik

26 hari lalu

Pendaftaran Jutaan CPNS Terganggu, Ombudsman Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-Meterai ke Publik

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, minta pemerintah beri penjelasan publik persoalan e-meterai yang menyebabkan pendaftaran CPNS terganggu.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem E-meterai

26 hari lalu

Ombudsman Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem E-meterai

Ombudsman meminta pemerintah untuk meninjau ulang dan memperbaiki sistem pengadaan, distribusi, dan pembelian e-meterai.

Baca Selengkapnya

Kekerasan dalam Penanganan Demonstrasi oleh Aparat, Ini 6 Desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi

35 hari lalu

Kekerasan dalam Penanganan Demonstrasi oleh Aparat, Ini 6 Desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi

Ini enam hal desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) atas penanganan demonstrasi aparat yang eksesif.

Baca Selengkapnya

Ombudsman RI Sesalkan Kekerasan oleh Polisi saat Demo Revisi UU Pilkada

39 hari lalu

Ombudsman RI Sesalkan Kekerasan oleh Polisi saat Demo Revisi UU Pilkada

Ombudsman menemukan beberapa demonstran mengalami luka-luka akibat dipukul oleh oknum kepolisian saat pengamanan di gedung DPR RI.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Ombudsman Soal Peristiwa Paskibraka Lepas Jilbab

49 hari lalu

Tanggapan Ombudsman Soal Peristiwa Paskibraka Lepas Jilbab

Ombudsman menolak keras aturan untuk melepas jilbab pada Paskibraka 2024.

Baca Selengkapnya

Kepala Ombudsman Maluku Utara Mangkir dari Panggilan KPK di Kasus Abdul Gani Kasuba

51 hari lalu

Kepala Ombudsman Maluku Utara Mangkir dari Panggilan KPK di Kasus Abdul Gani Kasuba

Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara, Sofyan Ali, mangkir dari panggilan KPK pada pemeriksaan kemarin.

Baca Selengkapnya