TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani berharap insiden serangan siber ke Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 yang menyebabkan gangguan pada layanan publik tidak kembali terulang di kemudian hari.

"Jangan sampai ini terulang kembali, kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2024 seperti dikutip Antara.

Untuk itu, dia meminta pemerintah serius dalam melakukan evaluasi terkait dengan insiden serangan siber PDNS 2 guna menemukan penyebab masalahnya.

"Pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memastikan layanan PDNS 2 pulih bulan ini.

"Ini membahas terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024," kata Hadi dalam jumpa pers di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat pada Senin, 1 Juli 2024.

Hadi dan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber Sandi Negara (BSSN) mencadangkan PDNS 2 dengan cold site yang akan ditingkatkan dengan hot site di Batam.

Jokowi Merespons Desakan agar Budi Arie Mundur

Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan jawaban yang lugas mengenai desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya imbas PDNS 2 diretas.

"Semuanya sudah dievaluasi," kata Jokowi usai meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat pada Rabu, 3 Juli 2024.

Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengevaluasi peretasan PDN. Kepala negara mengharapkan ke depan ada back up dari data nasional. Jokowi tidak memerinci secara detail ketika ditanya apa evaluasi untuk memperkuat sistem siber. Namun dia mengatakan yang paling penting ada solusi supaya peristiwa yang sama tidak kembali terjadi.

"Di-back up data nasional kita, agar kalau ada kejadian kita gak terkaget kaget. Ini terjadi di negara lain, bukan kita saja," kata Jokowi.

<!--more-->

PDNS 2 yang berada di Surabaya itu mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.

Warganet mengkritik Budi Arie, yang juga menjabat Ketua Umum Projo, usai PDNS diretas. Organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak digital, SAFEnet, memulai petisi menyerukan Budi Arie mundur sebagai Menkominfo. Sampai Rabu siang, 3 Juli 2024, petisi itu didukung 22.000 orang.

Menanggapi petisi SAFEnet, Budi Arie menilai itu merupakan hak masyarakat untuk bersuara. “Ah no comment, itu hak masyarakat untuk bersuara,” ujarnya usai rapat bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, 27 Juni 2024.

DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Pilihan editor: Perkuat Sistem Pengamanan Data, Menkopolhukam Minta BSSN Lakukan Ini