TEMPO.CO, Jakarta - Isu Presiden Joko Widodo alias Jokowi cawe-cawe di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 mencuat. Apa tanggapan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pengamat terkait isu tersebut?

Berdasarkan temuan Majalah Tempo Edisi 17-23 Juni 2024, Jokowi disampaikan tengah membujuk elite partai Koalisi Perubahan, seperti PKS, Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar tak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Kepada mereka, Istana menjanjikan kursi kabinet di pemerintahan presiden terpilih 2024-2029.

Menanggapi isu ini, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan, tidak ada tawaran Istana kepada PKS agar ikut bergabung mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.

"Sampai sekarang kan belum ada tawaran terkait dengan itu," kata Syaikhu usai menghadiri acara Tebar Kurban di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Selasa, 18 Juni 2024.

Meski begitu, Syaikhu mengakui bahwa partainya membuka komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang merepresentasikan kubu pemerintah.

Di sisi lain, dia juga menegaskan bahwa proses lobi politik PKS dengan PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berlangsung.

"Komunikasi dengan berbagai partai, bukan cuma dengan KIM," tuturnya.

Lebih lanjut, Syaikhu juga merespons soal isu duet Anies Baswedan-Kaesang Pangarep. Dia menyatakan, wacana itu belum dibahas oleh partainya dan hanya bergulir begitu saja di masyarakat.

"Nanti kami analisis sama-sama. Itu belum dalam tahapan final," ucapnya.

Senada Syaikhu, Juru Bicara PKS M. Kholid menyatakan partainya belum mengetahui soal lobi politik yang dilakukan Jokowi dalam Pilgub Jakarta. Dia juga mengklaim bahwa Jokowi belum pernah menghubungi PKS untuk membahas hal tersebut.

"Kami belum bisa berkomentar terlalu jauh," ujar Kholid, seperti dikutip dari Tempo, Selasa, 18 Juni 2024.

<!--more-->

Tidak terlalu signifikan

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut kemungkinan Jokowi dalam mengatur Pilkada tidak terlalu signifikan. Karena menurutnya, jadwal kontestasi politik nanti, Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden RI. Namun, katanya, peran kandisasi pemilihan calon masih sangat kuat.

"Kalau soal pengaruh Jokowi dalam kandisasi calon saya kira itu tidak dibantah. Tapi apakah calon yang akan diusung dan direstui akan menang tidak ada jaminan," kata Adi, Selasa, 18 Juni 2024, seperti dikutip dari Tempo.

Adi menjelaskan masa jabatan Jokowi bakal berakhir 20 Oktober 2024 nanti. Sementara Pilkada 2024 bakal berlangsung pada 27 November yang saat itu Presidennya adalah Prabowo Subianto.

"Faktor Jokowi menentukan orang-orang yang bertanding dalam Pilkada itu tidak terlalu signifikan. Ya faktor Prabowo bisa memberikan magnet dan dampak pada politik elektoral secara signifikan," ujarnya.

Ketika Pilkada berlangsung nanti, kata dia, Prabowo sudah dilantik menjadi Presiden RI terpilih. Adi menilai, saat ini faktor cawe-cawe Pilkada Jokowi memang cukup kuat dalam hal menentukan calon orang-orang terdekatnya. Tapi pada pelaksanaannya nanti, Adi meragukan apakah power Jokowi masih berpengaruh pada pemenangan calon tertentu.

"Jadi yang bisa mengorkestrasi kemudian mengorganisir memanaskan mesin politik, mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan politik terutama calon yang diusung KIM (Koalisi Indonesia Maju) adalah Prabowo," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum kelompok relawan Projo Budi Ari Setiadi mengatakan, Presiden Jokowi tidak campur tangan di Pilkada 2024.

"Presiden cuma menampung aspirasi. Masa istilahnya cawe-cawe. Kamu juga bisa sampaikan si ini si ini si ini. Masa cawe-cawe?" kata Budi Arie yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024.

DESTY LUTHFIANI | SAVERO ARISTIA WIENANTO

Pilihan Editor: Pengamat Nilai Peran Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada 2024 Sebatas Kandisasi Calon