TEMPO.CO, Jakarta - Pembubaran People’s Water Forum (PWF) 2024 di Institut Seni Indonesia, Denpasar, Bali, pada Senin, 20 Mei 2024, oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) menjadi sorotan. PWF 2024 merupakan acara tandingan World Water Forum (WWF) 2024 yang dibuka Presiden Jokowi di Bali. Lantas, apa alasan acara tersebut dibubarkan serta fakta-fakta lainnya?

1. Alasan People’s Water Forum 2024

PGN membubarkan kegiatan People’s Water Forum 2024 lantaran melanggar imbauan lisan Penjabat Gubernur Bali Mahendra Jaya. Adapun imbaun tersebut disampaikan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bali, khususnya pada 18 hingga 25 Mei 2024 untuk WWF.

"Supaya masyarakat selalu menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam segenap aspek kehidupan dan berpesan agar warga bisa lebih bijak ketika bermedia sosial, serta menghindari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Mahendra dalam rapat koordinasi akhir panitia nasional WWF di The Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Badung.

2. Pembubaran menggunakan cara-cara memaksa dan melanggar hukum

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA), Reza Sahib, menuturkan, massa PGN berkali-kali mendatangi tempat kegiatan dan meminta pelaksanaan PWF 2024 dihentikan. Padahal, PWF 2024 adalah forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang mengkritisi privatisasi air dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam membubarkan kegiatan, Reza mengatakan ormas PGN menggunakan cara-cara yang memaksa dan melanggar hukum. Dia mencatat, kelompok ini telah merampas banner, baliho, dan atribut agenda secara paksa. "Bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.

Intimidasi ini bukan kali pertama diterima panitia PWF 2024. Sebelumnya, beberapa panitia juga telah mendapatkan intimidasi dan teror dari aparat negara yang meminta untuk tidak mengadakan agenda PWF tahun ini. Pembatalan beberapa tempat acara juga dilakukan, karena pengelola tempat mendapatkan intimidasi.

3. Imbauan Gubernur Bali disebut tidak memiliki kekuatan hukum memaksa

Reza menilai alasan PGN membubarkan kegiatan itu karena dianggap melanggar imbauan lisan Penjabat Gubernur Bali merupakan tindakan tanpa dasar akademis yang jelas. Menurut Reza, imbauan tentang pelaksanaan WWF itu tidak memiliki kekuatan hukum memaksa. Dia justru menilai imbauan itu melanggar ketentuan konstitusi yang menjamin adanya kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII), Christina Clarissa Intania, juga mempertanyakan imbauan lisan Pj Gubernur Bali yang digunakan sebagai argumen pembubaran. Menurut dia, imbauan lisan itu yang justru harus dievaluasi. Pembatasan hak asasi, kata dia, ditetapkan dengan undang-undang. Jangan sampai, kata dia, kebijakan daerah justru bertentangan dengan konstitusi.

4. Pembubaran PWF 2024 langgar Hak Asasi Manusia (HAM)

The Indonesian Institute (TII) menilai pembubaran paksa acara PWF 2024 oleh PGN merupakan pelanggaran HAM. Christina mengatakan forum masyarakat sipil merupakan praktik berdemokrasi untuk menyatakan pendapat. Bila dibatasi, dia menilai itu telah melanggar HAM untuk berkumpul dan berpendapat.

"Hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat jelas dilindungi konstitusi," ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Mei 2024.

5. Pembubaran PWF 2024 perburuk citra Indonesia

Pembubaran paksa PWF 2024, menurut Christina Clarissa Intania, justru akan memberikan citra buruk kepada delegasi internasional yang menghadiri WWF 2024. Dia mengatakan, pembubaran ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan pemerintah. Negara-negara lain yang hadir, kata dia, justru akan memandang buruk demokrasi Indonesia dengan adanya kejadian ini.

”Kepolisian perlu lebih serius menangani hal ini sebagai tindakan represif terhadap hak berkumpul dan berpendapat masyarakat," kata peneliti TII ini.

6. Koalisi Masyarakat Sipil minta Komnas HAM turun tangan

Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusut peristiwa pembubaran People’s Water Forum oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN). Mereka menduga, pembubaran ini dimungkinkan karena adanya kebijakan Pengamanan Swakarsa.

“Komnas HAM segera melakukan pengusutan mengenai dugaan keterkaitan sejumlah peristiwa represi kebebasan sipil dengan kebijakan Pam Swakarsa,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam siaran persnya, Selasa, 21 Mei 2024.

7. Pembubaran PWF 2024 tamparan keras bagi Indonesia

Nurina Savitri dari Amnesty International Indonesia, salah satu organisasi anggota Koalisi Masyarakat Sipil, menyatakan pembubaran perhelatan tandingan World’s Water Forum 2024 itu merupakan tamparan keras bagi pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Pihaknya mempertanyakan bagaimana bisa pembubaran forum masyarakat sipil dibiarkan. “Bagaimana bisa forum masyarakat sipil dibubarkan dan dibiarkan,” kata dia.

8. Jurnalis dilarang liput PWF 2024

Selain pembubaran paksa, jurnalis ternyata juga dihalangi saat hendak meliput acara PWF 2024. Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Denpasar, I Wayan Widyantara alias Nonik, mengatakan organisasinya mendapat laporan dari anggota dan jurnalis soal peristiwa itu.

“Selain panitia, pembicara, dan peserta PWF, jurnalis dilarang masuk ke Hotel Oranjje,” kata Nonik dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 22 Mei 2024.

Nonik mengatakan ketika itu sempat terjadi adu mulut dengan sejumlah warga dan beberapa orang yang menghadang para jurnalis yang ingin meliput acara itu. Dia mengatakan orang-orang yang melarang itu menutup wajah dengan kacamata, masker, dan penutup kepala. Saat adu mulut dengan orang-orang itu, Nonik menyebut pelaku juga tak menjawab asal usul mereka dan alasan melarang jurnalis meliput.

“Belum jelas apakah mereka dari ormas yang sehari sebelumnya melakukan intimidasi dan kekerasan di lokasi yang sama atau dari intelijen. Sehingga ada dugaan mereka bagian dari negara atau kekuasaan,” kata dia.

Selain itu, Nonik menyebut AJI Denpasar juga menerima laporan adanya peretasan akun WhatsApp beberapa jurnalis di sana. Jaringan internal di sekitar Hotel Oranjje juga diduga hilang karena dipasang jammer atau pengacak sinyal. “Ada peretasan terhadap akun WhatsApp beberapa jurnalis,” kata dia.

9. AJI desak Polda Bali usut pelaku pelarangan jurnalis liput PWF 2024

AJI Denpasar mendesak Polda Bali mengusut pelaku yang melarang jurnalis meliput The People’s Water Forum atau PWF pada Selasa siang, 21 Mei 2024, di Hotel Oranjje, Denpasar. AJI menyebut pelaku yang melarang jurnalis bertugas bisa dipidana. Nonik menilai dua peristiwa itu bertentangan dengan kemerdekaan pers yang dijamin sepenuhnya oleh UUD 2945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dia menyebut konstitusi telah menjamin setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

10. Respons PJ Gubernur Bali

Penjabat Gubernur Bali Mahendra Jaya buka suara terkait adanya pembubaran acara PWF 2024 oleh PNG yang melibatkan namanya. Mahendra menegaskan, pihaknya tak pernah mengeluarkan arahan lisan atau tertulis untuk melarang kegiatan PWF 2024 sebagaimana diklaim PNG. Bahkan, pensiunan perwira tertinggi Polri ini mengaku tak mengetahui eksistensi dan kepengurusan PNG di wilayah pemerintahannya.

"Saya bahkan tidak tahu ada Ormas PGN, apalagi ketemu dengan ketua ataupun pengurus PGN," kata Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Mei 2024.

11. Tanggapan Polda Bali

Polda Bali menanggapi adanya intimidasi dan pembubaran kegiatan PWF 2024. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Jansen Avitus Panjaitan, mengatakan Polda Bali belum tahu pasti perihal pembubaran kegiatan tersebut. Kata dia, sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian perihal pembubaran kegiatan itu. "Dan ini masih kami dalami," tutur dia dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024

HAN REVANDA PUTRA | IKHSAN RELIUBUN | ADIL AL HASAN

Pilihan Editor: Komnas HAM Surati Kapolri Minta Jaminan Keamanan Acara People's Water Forum di Bali