TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Golongan Karya Sumatera Utara atau DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah, mengungkapkan pihaknya membuka pintu koalisi dengan partai lain di Pilkada Sumut 2024. "Harapan saya dalam berjuang untuk Pilkada Sumatera Utara, tidak hanya Partai Golkar, tapi bisa berkoalisi dengan partai politik lain," kata Ijeck, sapaannya, lewat pesan suara pada Tempo yang dikutip Selasa, 14 Mei 2024.

Dia menjelaskan, perolehan suara Partai Golkar dalam pemilihan DPRD Sumatera Utara itu mengalami kenaikan menjadi 22 kursi DPRD Sumatera Utara dari sebelumnya hanya 15 kursi.

Adapun syarat untuk mengikuti pemilihan gubernur adalah memiliki 20 persen dari jumlah kursi DPRD provinsi. Sedangkan total kursi DPRD Sumatera Utara adalah 100. Sehingga, dengan perolehan itu, Golkar sebenarnya bisa mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Sumut tanpa harus berkoalisi dengan partai politik yang lain.

"Karena kami yakin perjuangan bersama-sama ini, dengan rasa memiliki bersama Sumatera Utara, insya Allah bisa menjadi suatu hal yang lebih mudah," ujar Ijeck sapaan Musa. "Artinya, bisa menjaga kondusivitas daerah bersama."

Sebelumnya, Ijeck telah mendapatkan surat penugasan untuk berlaga di Pilkada Sumut. Begitu pula dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat pada Ahad lalu, 7 April 2024.

"Sumut tentu kemarin Mas Bobby hadir (di acara pengarahan kepala daerah kader Partai Golkar). Tentu sudah diberikan surat penugasan dan juga disana juga diberikan surat kepada Wakil Gubernur sekaligus Ketua DPD Sumut yaitu saudara Musa Rajekshah," ujar Airlangga.

Kendati demikian, Dewan Pengurus Pusat atau DPP Golkar belum memutuskan kepada siapa rekomendasi akan diberikan. Ijeck menyebut, dirinya menyerahkan keputusan ini kepada Airlangga Hartarto.

"Apa yang beliau putuskan, saya sebagai ketua DPD akan patuh dan taat," tutur Ijeck.

HUSSEIN ABRI DONGORAN

Pilihan Editor: BEM UNS Protes Kenaikan IPI dari Rp25 Juta Jadi Rp100 Juta