TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk melanjutkan bantuan pangan atau bansos beras setelah Juni 2024. Jokowi menyebut ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal menentukan kepastian pemberian program sosial ini.

Jokowi menyampaikan ini saat mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Pada Agenda ini, Presiden meninjau ketersediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat.

“Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi sekali lagi, dilihat dulu anggarannya ada atau tidak," ucap Jokowi dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Presiden mengatakan bakal memberi bansos beras kepada warga sampai Juni.

Dalam sambutannya di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Jokowi menyatakan pemerintah akan terus memantau ketersediaan APBN untuk memastikan kelanjutan program bantuan pangan, yang sampai saat ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan ini adalah Ketua Komisi V DPR RI Lassarus, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Kalimantan Barat Harisson, dan Pj. Wali Kota Singkawang Sumastro.

Sebelumnya, pembagian bansos pemerintah di tahun politik telah mendapat kritik sebab ditengarai menaikkan suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak sulung Jokowi.

Selain bansos beras, untuk tahun ini Jokowi sudah mengesahkan BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sebanyak 18,8 juta warga akan mendapat 600 ribu. 200 ribu per bulan untuk Januari, Februari, dan Maret, melalui skema BLT Mitigasi Risiko Pangan.

BLT Mitigasi Risiko Pangan Ini menjadi program pengganti BLT El Nino akhir tahun lalu. Pada Januari 2024, pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial senilai Rp 78,06 triliun.

Istana dan Jokowi dalam beberapa kesempatan menyangkal soal pembagian bansos ini bermotif politik. Teranyar, Presiden Jokowi mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras.

"Jadi Bapak Ibu sekalian, beras ini diberikan kepada Bapak Ibu karena harga beras sekarang naik," ucap Eks Gubernur DKI Jakarta saat menyerahkan bansos beras di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.

Jokowi menjelaskan kenaikan harga beras terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Kenaikan harga beras, kata bekas Wali Kota Solo itu diklaim dikarenakan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan gagal panen.

Pilihan Editor: Pesan Jokowi ke Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi yang Maju Pilkada Kota Bogor