TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, M. Romahurmuziy, mengungkap dugaan adanya operasi yang dilakukan untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan perolehan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.

Menurut Romy, sapaan akrabnya, sebelum Pemilu 2024 dirinya sudah mendengar dugaan ada ‘operasi pemenangan PSI’ yang dilakukan oleh aparat. “Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, dikutip Senin, 5 Maret 2024.

Berdasarkan informasi yang dia terima, operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Jejaring ormas itulah yang digunakan untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar. “Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu,” ujar dia.

Namun, ternyata operasi tersebut tidak berjalan dengan mulus. Hal tersebut terlihat dari perolehan suara PSI berdasarkan quick count yang jauh di bawah harapan lolos PT.

Akurasi quick count menurut pimpinan lembaga-lembaga survey senior adalah plus-minus 1 persen, sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka quick count lebih dari 3 persen. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, quick count PSI tertinggi kurang dari 2,95 persen.

“Belakangan setelah coblosan, kami mendapat informasi ada upaya pelolosan PSI dengan dua modus,” kata Romy. Pertama, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil, yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut. Kedua, adalah memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.

Bahkan, kata dia, setelah melihat Sirekap beberapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir oleh beberapa surveyor seperti Burhan Muhtadi dan Yunarto Wijaya. “Begitupun beberapa penggiat pengawalan pemilu sebagaimana mereka upload di status twitternya.”

Sebagai contoh, akun X Burhan Muhtadi mengungkap tajamnya kenaikan PSI dari beberapa TPS, di mana lonjakan tersebut menyimpang dari trend line. “Bahkan ada yang input Sirekapnya dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19 ribu suara, yang berarti 173 suara per TPS,” katanya.

Romy menyebut angka ini tidak masuk akal, mengingat PSI merupakan partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan calegnya yang minim sosialisasi. Selain itu, terdapat sejumlah bukti tangkapan layar form C1 tersebar di berbagai media sosial yang membandingkan antara Sirekap KPU dan hasil tersebut.

Menurut dia, penggelembungan suara PSI ini banyak terungkap bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan. “Penggelembungan suara PSI ini diduga terjadi begitu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM),” ujarnya.

Romy pun menyebut pihaknya siap untuk membawa hal ini sebagai materi hak angket. PPP juga menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan operasi senyap ini dan dalam 1x24 jam mengembalikan input perolahan suara PSI ke angka sebenarnya.

Pilihan Editor: Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi