Guru Besar UMY Sebut Politik Gula-gula Jokowi Membunuh Oposisi

Reporter

Yuni Rohmawati

Editor

Erwin Prima

Kamis, 22 Februari 2024 23:28 WIB

Presiden Jokowi saat melantik Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan Satriawan, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di tengah-tengah kisruh Pemilu telah membunuh oposisi dan melemahkan civil society dengan 'politik gula-gula' atau janji manis pembagian kekuasaan.

"Hebatnya Presiden Jokowi dia membunuh oposisi. Dia melemahkan civil society dengan cara politik gula-gula tadi, itu luar biasa. Membius dan menyihir banyak politisi, banyak pihak dan banyak kelompok," kata Iwan saat ditemui usai agenda Indonesia Corruption Watch atau ICW di Rumah Belajar ICW pada Kamis, 22 Febuari 2024.

Iwan mengatakan, dengan mudahnya Jokowi merangkul rivalnya yang sebelumnya berada di luar pemerintahan atau oposisi melalui praktik politik gula-gula. Menurutnya, Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang besar ketika civil society tidak memiliki independensi.

"Kita tidak bisa menjadi bangsa yang besar kalau begitu, tidak ada independensi civil society. Padahal syarat negara maju itu civil society yang kuat, seperti dosen, profesor itu semuanya independen seharusnya. Karena kalau tidak, maka siapa yang akan ngomong?" kata Iwan.

Dosen Hukum Tata Negara itu juga mengatakan, dosen, profesor merupakan civil society yang dirancang secara independen. Digaji oleh negara untuk bersuara secara objektif, scientific, dosen dan profesor jangan kemudian menjadi 'Pak Turut' karena rezim.

Advertising
Advertising

"Siapa yang akan mengingatkan negara ini? Seperti saya sebagai dosen, profesor, saya punya kewajiban moral dan intelektual untuk mengingatkan pemerintah, bukan menghakimi, sehingga pemerintah tidak bisa meng-abuse kewenangan," kata dia.

Iwan juga mengatakan, partai yang dulunya menyatakan dirinya oposisi lalu kemudian masuk ke dalam parlemen tidak bisa menjaga independensi kekritisannya. Sebab, kata Iwan, tidak bisa 'main dua kaki' di pemerintahan. Tidak bisa juga serta-merta, sudah kalah lalu masuk ke pemerintahan dengan janji politik gula-gula, sehingga oposisi tidak akan berjalan.

Dari itu, Iwan berharap di pemerintahan selanjutnya akan ada partai oposisi yang menjaga kestabilan demokrasi dengan suara yang cukup signifikan. Sehingga, kata Iwan, nantinya di sektor parlemen bisa menampilkan politik yang indah dengan masyarakat juga turut bersuara.

"Nanti ada penyambungnya. Kalau oposisi tidak kuat, maka rakyat tidak punya saluran dan akan mencari jalannya sendiri," kata dia.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

3 jam lalu

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. DPA bisa jadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Pakar memperkirakan Prabowo akan berhati-hati dalam memilih menteri agar tidak ada kesalahan saat bertugas nanti.

Baca Selengkapnya

Bertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

5 jam lalu

Bertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

Jokowi dan rombongan direncanakan mendarat di Pangkalan TNI Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan pada Ahad sore.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

7 jam lalu

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

Di Bundaran HI, Jokowi berhenti sejenak untuk beristirahat dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

11 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

12 jam lalu

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

Zulhas menceritakan bagaimana Prabowo bersama tim dan koalisinya secara gigih bertarung dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

12 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.

Baca Selengkapnya

Pengukuhan Edi Suharyadi sebagai Guru Besar FMIPA UGM, Paparkan Hipertermia Magnetik untuk Penyakit Kanker

22 jam lalu

Pengukuhan Edi Suharyadi sebagai Guru Besar FMIPA UGM, Paparkan Hipertermia Magnetik untuk Penyakit Kanker

UGM mengukuhkan Edi Suharyadi sebagai guru besar aktif FMIPA UGM ke-42.Ini profil dan pidato pengukuhannya soal perkembangan riset bidang nanomaterial

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

1 hari lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

1 hari lalu

PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

Respons PPP soal pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak mau kerjasama agar tidak menganggu pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya