Butet Kartaredjasa Dilaporkan oleh Relawan Jokowi, Dibantu Perwakilan Tim Prabowo-Gibran hingga Kritik Balik

Minggu, 4 Februari 2024 09:42 WIB

Butet Kartaredjasa dalam pertunjukan seni teater "Indonesia Kita" lakon Orang-orang Berbahaya, ditulis dan disutradarai oleh Agus Noor, di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 17 November 2022. Dalam pertunjukan ini terdapat beberapa pemain yang merupakan publik figur diantaranya, Cak Lontong, Akbar Marwoto, Nasirun, Inaya Wahid Bonita, dll. TEMPO/MAGANG/Abdullah Syamil Iskandar

TEMPO.CO, Jakarta - Seniman Butet Kartaredjasa dilaporkan soal kritiknya terhadap terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia dilaporkan ke kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Butet dilaporkan oleh relawan Jokowi karena aksinya saat membacakan pantun menyindir Jokowi saat kampanye bertajuk Hajatan Rakyat untuk mendukung Ganjar-Mahfud, Kulon Progo 28 Januari 2024.

Pelapor Butet Kartaredjasa

1. Projo Didampingi TKD Prabowo-Gibran

Kelompok relawan Projo, Sedulur Jokowi, dan Relawan Arus Bawah Jokowi mendatangi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY pada, Selasa 30 Januari 2024. Relawan didampingi oleh Romi Habie, Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran. Romie menyampaikan, terdapat unsur pelanggaran UU ITE mengenai yang disampaikan oleh Butet dalam acara kampanye Ganjar-Mahfud itu.

Advertising
Advertising

"Awalnya kawan-kawan dari relawan Jokowi menyampaikan laporan terkait dengan Undang-Undang ITE, terkait kampanye yang dihadiri Bapak Butet," katanya.

Relawan Jokowi bersama Romie mencoba menuntut dalam dua opsi, UU ITE atau kriminal umum pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. "Kemungkinan pasal yang akan diajukan untuk Butet adalah pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan," kata Romie.

2. Lapor Polisi

Pelaporan tersebut tertulis dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/114/1/2024/SPKT Polda DIY tertanggal 30 Januari 2024. Laporan ditandatangani oleh Ka Siaga II SPKT Polda DIY Komisaris Sugiarta. Bukti yang tertulis dalam laporan itu, disebutka Butet telah melakukan tindak pidana penghinaan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315.

3. Dilaporkan ke Bawaslu

Kelompok Arus Bawah Jokowi atau ABJ melaporkan Butet ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada Jumat, 2 Februari. Arie Nugroho, Sekretaris Jenderal DPP Arus Bawah Jokowi mendatangi Bawaslu DIY dan melaporkan Butet.

"Kami melaporkan adanya tindak pidana pelanggaran Kampanye Pemilu yang yang dilakukan saudara Butet Kartarajasa dalam acara Kampanye Ganjar-Mahfud di Kulon Progo pada Minggu, 28 Januari 2023 lalu, " kata Arie

4. Butet Dituduh Menghina Jokowi

Arie Nugroho menuduh Butet telah menghina Jokowi dengan kata-kata tidak pantas. Menurut dia tak patut dilakukan dalam kampanye, bukannya memaparkan program kerja pasangan calon, tetapi malah memberikan umpatan.

Tuduhan lainnya seperti ajakan membenci Jokowi dan provokasi kunjungan kerja Presiden ke Jawa Tengah dan DIY seperti “ngintili” jejak kampanye Ganjar Pranowo. "Butet juga menghasut dengan mengatakan 'yang mengintili (Jokowi)' itu seperti wedus (kambing) yang pantas ditongseng,” katanya.

5. Balik Mengkritik

Seniman Butet Kartaredjasa mengkritik orang yang melaporkannya ke Polda DIY dengan tuduhan penghinaan dalam kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Butet dilaporkan relawan Jokowi. "Mereka orang bodoh. Kalau lapor ke Bawaslu," kata Butet kepada Tempo, saat menghadiri Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2024.

Butet juga menunggu hasil laporan yang dilayangkan relawan Jokowi atas dirinya setelah berkampanye di Yogyakarta. "Kalau lapor ke polisi kami tunggu, polisinya netral tidak. Kalau polisi memproses, ya, polisinya enggak netral," kata Butet

SAVINA RIZKY HAMIDA | PRIBADI WICAKSONO | IKSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: Butet Kartaredjasa soal Pelaporan Relawan Jokowi ke Polda DIY: Kalau Polisi Memproses, Polisinya Nggak Netral

Berita terkait

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

5 jam lalu

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

8 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

8 jam lalu

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

8 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

9 jam lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

9 jam lalu

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

10 jam lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

10 jam lalu

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

10 jam lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

10 jam lalu

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya

Baca Selengkapnya