TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan rencana untuk meneruskan bantuan sosial atau bansos pangan cadangan beras pemerintah (CBP) setelah Juni 2024. Jokowi mengatakan pembagian itu dapat terus berlanjut asal anggarannya mencukupi.

“Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” kata Jokowi di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa, 30 Januari 2024, dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.

Bansos CBP awalnya direncanakan selesai sampai Maret. Namun, Kepala Negara memperpanjangnya hingga Juni.

Jokowi saat ini tengah kunjungan kerja ke wilayah Jawa Tengah. Sudah di luar Jakarta sejak Sabtu, 27 Januari 2024, presiden dalam sejumlah lawatannya menemui warga di sejumlah titik seperti Bantul dan Sleman untuk membagikan bansos.

Di Bantul, Jokowi didampingi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Pembagian bansos di tahun politik ditengarai berdampak pada suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi. Kubu politik lawan dari Prabowo-Gibran sudah menyuarakan kritik berulang kali soal pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi.

Menanggapi berbagai kontroversi soal politisasi bansos, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bantuan merupakan kebijakan afirmatif pemerintah dari APBN untuk merespons dampak El Nino dan harga pangan yang tinggi. “Dari rakyat juga,” kata Ari saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Senin, 29 Januari 2024.

Untuk tahun 2024 ada peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Beras. Dari sebelumnya 21,3 juta KPM pada 2023 menjadi sebanyak 22 juta KPM.

Bantuan pangan beras 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bukan dari Kementerian Sosial.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga akan mencairkan Bantuan Langsung tunai BLT Mitigasi Risiko Pangan, seperti diumumkan pada Senin, 29 Januari 2024, oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebanyak 18,8 juta warga akan mendapat 600 ribu. Ini menjadi program pengganti BLT El Nino akhir tahun lalu.