TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Amanat Nasional atau PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakam pihaknya mendorong pemerintah meneruskan dan meningkatkan program bansos. Program itu belakangan menjadi polemik lantaran dianggap politis ketika dibagikan pada saat masa kampanye Pemilu 2024.

Saleh mengatakan program bansos, BLT El Nino, hingga sertifikasi tanah merupakan program unggulan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. "Jokowi tidak hanya berhasil dalam pembangunan infrastruktur. juga sangat peduli dengan ketahanan sosial," ucap Saleh, yang juga menjabat Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Januari 2024.

Menurut Saleh, sangat aneh jika ada pihak yang ingin menghentikan sementara bansos dan jaring pengaman sosial ini. Padahal, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah mengatakan semua menyadari bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Tak cukup sampai di situ, Saleh mengatakan membantu masyarakat di tengah kesulitan ekonomi sangat dijamin oleh konstitusi. "Bukankah konstitusi menyebut bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan?" ujarnya.

Sebaliknya, Saleh justru mengusulkan bansos diperbanyak jumlahnya dan diperluas penerimanya. Dengan memperbanyak bansos, dia mengatakan semua penerima akan mendapatkan hak yang sama. "Kalau diperbanyak, itu baru tepat," ujarnya.

Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, itu menguntungkan pasangan calon tertentu.

"Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," ujar Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.

Dalam kesempatan terpisah, Ganjar mengatakan bansos diharapkan tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah. Menurut dia, dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu.

"Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," kata Ganjar di Pasar Kebon Agung pada Sabtu, 30 Desember 2023, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Pilihan Editor: Hari Pertama Tahun 2024, Gibran Berkampanye di Kabupaten Sragen