Kaesang Jadi Kader PSI, CSIS: PDIP Tak Akan Berani Pecat Jokowi

Senin, 25 September 2023 13:40 WIB

Presiden Joko Widodo menerima Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Emas 2045 dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di IKN Nusantara, Jumat, 22 September 2023. Sapri Maulana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai PDIP tidak akan berani memecat Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai kader partai setelah putra bungsunya Kaesang Pangarep gabung Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal, dalam aturan internal partai berlambang kepala banteng itu anggota keluarga kader tak boleh berbeda partai.

Aturan ini pernah dilanggar Gubernur Maluku Murad Ismail pada Mei lalu. Ketua DPD PDIP Maluku itu membiarkan istrinya, Widya Pratiwi, yang semula juga kader PDIP beralih ke Partai Amanat Nasional atau PAN. Akibatnya, Murad pun dipecat dari jabatannya selaku Ketua DPD PDIP Maluku. Selain dipecat, Murad juga didepak dari partainya Megawati Soekarnoputri itu.

"PDIP menurut saya nggak akan berani juga memecat Pak Jokowi," kata Arya kepada Tempo, Senin 25 September 2023.

Menurut Arya, Jokowi mempunyai peran dalam menaikkan suara PDIP dan jika didepak, maka partai itu akan kehilangan banyak suara. "Mungkin drop suaranya bisa sampai 5 persen kali, mungkin bisa lebih juga, nggak berani juga PDIP," kata Arya.

Arya mengatakan, masuknya Kaesang menjadi kader PSI bisa diartikan sebagai upaya Jokowi untuk mengkritik PDIP bahwa aturan internal partai itu tidak adil. "Iya bisa jadi cara pak Jokowi untuk memberikan sinyal kepada PDIP bahwa aturan itu nggak baik," kata Arya.

Advertising
Advertising

Kaesang resmi bergabung dengan PSI setelah mendapatkan kartu tanda anggota atau KTA dari partai tersebut. Penyerahan KTA itu dilakukan jajaran pimpinan DPP PSI di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Sabtu siang, 23 September 2023. Kabar bergabungnya Kaesang sebelumnya telah dibocorkan via media sosial PSI dalam unggahan Rabu, 20 September 2023.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengakui memang AD/ART PDIP secara tegas melarang keluarga kader partainya untuk memiliki pilihan politik yang berbeda. Djarot menegaskan, yang dimaksud keluarga adalah suami, istri, dan termasuk anak.

“Tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Satu keluarga itu apa misalkan, suami istri. Apalagi? Anak. Itu tidak boleh. Itu yang dilarang, keluarga inti,” kata Djarot saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis kemarin, 21 September 2023.

Meski demikian, pihaknya menilai aturan itu tak berlaku bagi Kaesang. Pasalnya, suami Erina Gudono itu disebutnya sudah bukan lagi keluarga inti. Kata Djarot, putra bungsu Jokowi itu telah memiliki rumah tangga sendiri. Namun katanya, hal ini tetap menjadi catatan tersendiri.

“Kemudian kalau di luar keluarga inti apa? Nah ini menjadi catatan, misalnya saya punya adik sudah berumah tangga, kemudian dia menjadi pengurus partai lain, itu catatan bagi saya, berarti saya tidak mampu untuk melakukan proses pendidikan politik, proses penyadaran, proses yang menyangkut persoalan pilihan politik kepada adik saya. Evaluasi bagi saya,” katanya.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | TIKA AYU

Pilihan Editor: Pengamat Nilai PSI Dapuk Kaesang Jadi Kader untuk Jalan Pintas Dongkrak Elektabilitas

Berita terkait

KPU Bantah Gugatan NasDem soal Penggelembungan Suara PDIP di Sumut

5 jam lalu

KPU Bantah Gugatan NasDem soal Penggelembungan Suara PDIP di Sumut

NasDem mengungkapkan salah satu penyebab perolehan suara mereka berkurang karena KPU salah mengisi jumlah suara sah mereka.

Baca Selengkapnya

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

6 jam lalu

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.

Baca Selengkapnya

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

6 jam lalu

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.

Baca Selengkapnya

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

6 jam lalu

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

9 jam lalu

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

9 jam lalu

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

9 jam lalu

Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

PDIP menyebut 8 nama besar cagub di Pilkada Jakarta sudah ada di kantong Mega. Siapa saja? Bagaimana pula dengan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Alasan Putri Anggota DPR Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo ke PDIP

9 jam lalu

Alasan Putri Anggota DPR Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo ke PDIP

PDIP Kota Solo menyatakan Sukma Putri Maharani adalah pendaftar pertama perempuan bagi partainya untuk Pilkada Solo.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

9 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

Diusung Jadi Cagub di Pilkada Jateng, Gus Yusuf: PKB Tidak Bisa Sendiri

10 jam lalu

Diusung Jadi Cagub di Pilkada Jateng, Gus Yusuf: PKB Tidak Bisa Sendiri

Gus Yusuf mengatakan PKB terus berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk berkoalisi di Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya