Jauh Sebelum Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo, PDIP Pernah Bilang Begini

Senin, 21 Agustus 2023 06:05 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di rumah Kertanegara, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Budiman Sudjatmiko menyambangi Prabowo Subianto untuk bersilahturahmi dan diskusi kebangsaan. Menurutnya diskusi tersebut juga untuk menggali pemikiran Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 berbuntut panjang. PDIP bakal memberikan sanksi kepada kadernya tersebut pada hari ini, Senin, 21 Agustus 2023, mundur atau dipecat dari partai.

Padahal jauh sebelum Budiman resmi mendukung Prabowo, Ketua PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun pernah memanggil Budiman ke kantor DPP PDIP pada Jumat, 28 Juli 2023. Adapun pemanggilan tersebut terkait pertemuan Budiman dengan Prabowo pada Selasa, 18 Juli 2023.

Saat itu, Komarudin mengatakan kunjungan Budiman pada Selasa, 18 Juli 2023 tersebut, bukanlah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo untuk maju sebagai bakal capres 2024.

“Ya niatnya dia bukan untuk dukung Pak Prabowo, sebenarnya dia ingin supaya ada konsolidasi calon yang dianggap sebagai calon reformasi, katakanlah begitu,” ujar Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jumat, 28 Juli 2023.

Dalam kesempatan itu, PDIP belum menjatuhkan sanksi dan hanya memberikan peringatan kepada Budiman. Menurut Komarudin, Budiman mengaku kepada dirinya hanya ingin melakukan konsolidasi terhadap dua sosok yang saat ini akan maju sebagai capres.

Advertising
Advertising

Sementara itu Budiman juga mengaku pertemuannya dengan Menteri Pertahanan yang berlangsung selama lebih kurang dua jam itu hanya untuk membicarakan perihal kebangsaan, kemanusiaan, dan masa depan.

Mereka, lanjut Budiman, juga membahas seputar hubungan di antara keduanya yang sudah terjalin sejak Prabowo belum menjadi Ketua Umum Partai Gerindra dan sebelum dirinya bergabung dengan PDIP.

“Kami melampaui soal status-status kami. Kita bisa bicara soal kebangsaan, kita bisa bicara soal kemanusiaan, kita bicara masa depan,” kata Budiman, Selasa, 18 Juli 2023.

Budiman bakal diberi sanksi

Namun kemudian, Budiman mendeklarasikan “Prabu” alias Prabowo Budiman Bersatu di Marina Convention Centre, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat, 18 Agustus 2023. Deklarasi Prabu ini resmi secara terbuka mendukung Prabowo sebagai capres 2024.

Selanjutnya: Jika insyaallah, Pak Prabowo jadi Presiden…

<!--more-->

“Jika insyaallah, Pak Prabowo jadi Presiden ke-8 Indonesia, tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum," ujar Budiman, Jumat, 18 Agustus 2023.

Buntut dukungan terhadap Prabowo itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya akan mengumumkan sanksi kepada Budiman pada hari ini, Senin, 21 Agustus 2023. Sanksinya, kata Hasto, mengundurkan diri atau dipecat.

“Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan,” kata Hasto di sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III DPD PDIP Kalimantan Timur, Ahad kemarin, 20 Agustus 2023.

Adapun Komarudin yang dimaksud Hasto adalah Komarudin Watubun yang menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP.

Pada kesempatan yang sama, Hasto mengatakan, PDIP selalu mengedepankan etika politik terutama saat merekrut para kadernya. Dia menyebut setiap kader PDIP memutuskan bergabung karena dasar kesukarelaan, bukan karena iming-iming dari pihak lain.

Saat acara deklarasi, Budiman mengaku siap jika mendapatkan sanksi dari partainya setelah mendukung Prabowo sebagai capres yang bakal berlaga di Pilpres 2024.

"Saya siap misal ada sanksi. Tapi saya yakin, saya tak punya prasangka buruk kepada partai PDI Perjuangan," ucap Budiman.

Dia menjelaskan, PDIP mempunyai aturan jika ingin memberikan sanksi kepadanya. Budiman mengklaim bakal bertanggung jawab dengan pilihannya itu jika dipanggil oleh partai.

"PDI Perjuangan punya aturan kalau saya kena sanksi itu sepenuhnya tanggung jawab saya," katanya.

M JULNIS FIRMANSYAH | IMA DINI SHAFIRA | JAMAL ABDUN NASHR | TEMPO

Pilihan editor: Hasto Sebut PDIP Tidak Tolerir Tindakan Indisipliner: Sanksi untuk Budiman Sudjatmiko Diumumkan Senin

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Kapolda Jateng Enggan Salami Andika Perkasa, Politikus PDIP Anggap Upaya Merendahkan

10 menit lalu

Kapolda Jateng Enggan Salami Andika Perkasa, Politikus PDIP Anggap Upaya Merendahkan

Keengganan Kapolda dan Pj gubernur Jawa Tengah bersalaman dengan Andika Perkasa itu viral di media sosial.

Baca Selengkapnya

Siasati Utang Rp 800 T di Tahun Pertama Prabowo, Kemenkeu Bakal Lakukan Refinancing

1 jam lalu

Siasati Utang Rp 800 T di Tahun Pertama Prabowo, Kemenkeu Bakal Lakukan Refinancing

Kementerian Keuangan berencana membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun tahun depan dengan refinancing.

Baca Selengkapnya

Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

1 jam lalu

Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

Video Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di acara Lemhanas viral. Setelah itu ia dikabarkan dipecat dari PDIP.

Baca Selengkapnya

Soal Kans PDIP Tempatkan Kader di Kabinet Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

1 jam lalu

Soal Kans PDIP Tempatkan Kader di Kabinet Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani mengatakan, komunikasi antara PDIP dengan Prabowo Subianto selama ini terjalin dengan baik.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bawaslu Banten Tentang Kasus Tia Rahmania

3 jam lalu

Penjelasan Bawaslu Banten Tentang Kasus Tia Rahmania

Bawaslu Banten menyatakan Tia Rahmania tidak terbukti melakukan penggelembungan suara. Tapi sejumlah PPK terbukti mengubah hasil suara pemilu.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

3 jam lalu

Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

Jokowi klaim proyek IKN di Kalimantan Timur bukanlah keputusan Presiden saja melainkan keputusan seluruh rakyat. Sejumlah kritik untuk IKN muncul.

Baca Selengkapnya

PDIP dan PKB Ganti Anggota DPR Terpilih

4 jam lalu

PDIP dan PKB Ganti Anggota DPR Terpilih

Di PDIP, kerabat Megawati Soekarnoputri hendak diloloskan menjadi anggota DPR. Di PKB, lima anggota DPR terpilih diganti.

Baca Selengkapnya

Tia Rahmania Datangi Bareskrim Setelah Dipecat PDIP dan Batal Jadi Caleg Terpilih DPR RI

4 jam lalu

Tia Rahmania Datangi Bareskrim Setelah Dipecat PDIP dan Batal Jadi Caleg Terpilih DPR RI

Tia Rahmania yang dipecat PDIP yang membuat dia gagal jadi caleg terpilih DPR RI mendatangi Bareskrim untuk berkonsultasi.

Baca Selengkapnya

Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

5 jam lalu

Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

Sekitar 9,4 juta kelas menengah rentan jatuh miskin. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan punya solusi dan menunda kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Penghapusan Nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998

5 jam lalu

Pro-Kontra Penghapusan Nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998

Beberapa pihak menanggapi keputusan MPR yang menghapus nama Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998. Ini pro dan kontranya.

Baca Selengkapnya