TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR di Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Ia menyinggung soal adanya isu tentang arahan Pak Lurah soal calon presiden dan calon wakil presiden.

"Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi saat berpidato di Rapat Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Agustus 2023.

Jokowi dinilai tak anggap penting

Monica Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi dari Asosiasi Psikologi Forensik, mengatakan Jokowi tampak santai dan tanpa beban saat membahas ia kerap disebut Pak Lurah pada Sidang Tahunan MPR 2023.

"Ini ditunjukkan pula dengan ekspresi wajah tersenyum. Tidak tampak ada kemarahan, kekesalan, ketakutan, dan beban emosi lain," katanya.

Menurutnya, Presiden tidak menganggap hal ini sebagai hal penting untuk disikapi. Bahasa verbal dan nonverbal Jokowi menunjukkan kongruensi. Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan kalimat, "Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya, 'Belum ada arahan Pak Lurah'," papar Monica.

Jokowi lalu mengatakan sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan Pak Lurah dan belakangan ia mengetahui sosok yang dimaksud ternyata dirinya. Presiden lalu menegaskan ia bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi partai politik sehingga terkait penentuan calon presiden dan calon wakil bukan kewenangannya.

Ada ketegasan

Dia berkata, "Bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi". Monica berpendapat ada ketegasan dari Presiden saat mengulangi kata-katanya, intonasi verbal serta bahasa tubuh saat mengatakan demikian.

Saat itu, Presiden tampak melakukan gerakan tangan terangkat di sisi bahu dengan telapak tangan menghadap ke depan seperti gestur yang ditunjukkan bila seseorang mengatakan tidak.

"Dari kongruensi pernyataan verbal dan nonverbal ini bisa disimpulkan bahwa pernyataan beliau tidak terlibat dalam penentuan capres maupun cawapres adalah cukup kredibel," ungkap Monica.<!--more-->

Positif untuk mengklarifikasi tudingan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menyebut, Jokowi yang membuka pidato tentang isu 'arahan Pak Lurah' tentu positif untuk mengklarifikasi tudingan sejumlah kalangan yang menilai presiden berpihak pada salah satu Capres tertentu.

"Klarifikasi presiden itu juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada politisasi kekuasaan negara jelang Pemilu 2024 mendatang," kata Ahmad Khoirul Umam dalam keterangan tertulisnya, Rabu 16 Agustus 2023.

Kendati demikian, Jokowi juga hendaknya tidak menutup mata dan bersikap naif, di mana ada elemen-elemen politik di lingkaran Istana Presiden, yang mencoba menggunakan narasi “arahan Pak Lurah” untuk melakukan baku atur terkait skema koalisi Pilpres ke depan. Bahkan, tangan-tangan kekuasaan yang tidak terlihat (the invisible hand) itu diyakini sejumlah pihak memiliki kuasa untuk memanfaatkan instrumen politik dan penegakan hukum yang seolah menyandera kedaulatan partai-partai yang ada.

“Karena itu, Presiden Jokowi hendaknya lebih sensitif terhadap praktik-praktik semacam itu, yang berkembang di sekitar lingkaran kekuasaannya,” ujarnya.

Bisa dilakukan untuk strategi politik

Dosen Ilmu Politik dan International Studies dari Universitas Paramadina itu menyebut curhat Jokowi itu bisa saja dilakukan untuk strategi politik agar dirinya tidak mendapatkan serangan politik dari PDIP, selaku partai pendukungnya. Sebab, konstruksi pemahaman publik saat ini meyakini bahwa Jokowi semakin vulgar memberikan political endorsement kepada Prabowo Subianto dari Gerindra, daripada Ganjar Pranowo dari PDIP.

“Hal itu diindikasikan oleh semakin banyak sel-sel politik di lingkaran Jokowi yang mendukung Prabowo, mulai dari jaringan relawan yang tergabung dalam Musra, partai politik non-Senayan seperti PSI, hingga partai politik Senayan seperti Golkar dan PAN yang selama ini mengaku akan berkonsultasi ketat dengan Jokowi untuk menentukan skema koalisi” jelasnya

Indikasi serangan PDIP terhadap Jokowi

Khoirul Umam menerangkan Indikasi serangan PDIP terhadap Jokowi belakangan ini semakin kuat. Hal itu ditunjukkan oleh sikap kritis Sekjen PDIP Hasto Krisdiyanto yang menuding proyek Food Estate pemerintahan Jokowi sebagai kejahatan lingkungan. Putra Jokowi Gibran yang juga Wali Kota Surakarta dari PDIP juga ternyata tidak diundang dalam konsolidasi para Kepala Daerah dari PDIP Jawa Tengah kemarin malam.

“Karena itu, Jokowi tampaknya mencoba untuk mengayun, supaya tidak mendapatkan serangan keras dari partai yang membesarkannya” katanya

Ke depan, jika Jokowi merasa tidak siap berhadap-hadapan dengan Megawati dan PDIP, bisa jadi Jokowi akan menyatakan sikap dan dukungannya kepada Ganjar, namun seluruh sel-sel politik pendukungnya dibiarkan dan diarahkan untuk menyukseskan pencapresan Prabowo Subianto.

YAYUK WIDIYANTI | ADELIA STEVINA

Pilihan Editor: Partai Gelora akan Deklarasi Dukung Prabowo, Anis Matta dan Fahri Hamzah Pernah Bilang Begini