TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sektor swasta di Bodebek atau Bogor, Bekasi, dan Depok akan ikut menjalankan rencana aksi mengatasi polusi udara. Salah satunya melalui penerapan Work From Home (WFH). “Saya akan rapat dengan Bupati dan Wali Kota wilayah Bodebek untuk menguatkan WFH di sektor PNS maupun swasta atau melakukan pembatasan mobilitasnya dengan inovasi lain,” kata dia dalam keterangannya, Jumat, 13 Agustus 2023.

Ridwan Kamil hari ini, Jumat, 13 Agustus 2023, mengikuti pertemuan sejumlah menteri, lembaga, dan kepala daerah terkait penyelesaian polusi udara di Jabodetabek yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat Rapat Terbatas beberapa hari lalu.

"Menerjemahkan arahan Presiden di Istana Negara, akhir bulan ini kami akan melaporkan hasil rencana aksi. Ada 10 sampai 12 rencana aksi multidimensi kementerian, lembaga, dan tiga pemda provinsi untuk bergerak sama-sama menyelesaikan persoalan polusi udara di Jabodetabek," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menyebutkan sejumlah rencana aksi tersebut. Di antaranya mengevaluasi polusi yang berasal dari PLTU yang akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kajian polusi partikel halus (PM 2,5) yang masuk kategori zat berbahaya yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, pengurangan mobilitas warga dengan penerapan WFH di wilayah Jabodetabek, menjajaki penambahan subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta, rekayasa cuaca, serta penguatan penggunaan transportasi publik.

Mengenai polutan partikel halus yang masuk kategori zat berbahaya di udara di Jabodetabek paling banyak berasal dari kendaraan bermotor. “Evaluasi jumlah kendaraan karena hasil kajiannya polusi partikel halus (PM 2,5) atau zat berbahaya itu 75 persennya berasal dari polusi kendaraan. Sementara menurut kajian, PM 2,5 dari PLTU hanya 25 persen," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan, untuk WFH yang sudah dilakukan saat ini baru dilakukan oleh lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemda provinsi Jawa Barat misalnya menerpakan WFH dengan pola 3+2 dan 4+1. Skema tersebut akan diterapkan di wilayah Bodebek.

“WFH sudah kami lakukan untuk PNS Pemprov Jabar. Ada konsep 3+2 (3 hari ke kantor + 2 hari WFH) atau 4+1 untuk jenis pekerjaan yang tidak berhubungan dengan publik, dan pasca COVID-19 harusnya bisa permanen karena Bodebek menyumbang pergerakan ke Jakarta, maka kita akan perkuat pekan ini untuk penerapan WFH," kata Ridwan Kamil.

Pilihan Editor: Ridwan Kamil Sebut Buruknya Udara Jabodetabek 75 Persen karena Transportasi 25 Persen PLTU