TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera bertindak atas bencana kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Papua. Beberapa daerah yang terdampak kekeringan di antaranya wilayah Distrik Agandungume, Lembewi, dan Oneri, Kabupaten Puncak, serta di Distrik Malind, Kaptel, Eligobel, Kepi, Obaa, Manjemur, dan Fayit. Di daerah tersebut, tanaman pangan mati akibat kekeringan, hasil panen tidak mencukupi kebutuhan, dan akses terhadap sumber air terganggu.

“Kami pimpinan organisasi masyarakat sipil mendesak dan meminta pemerintah nasional dan pemerintah segera mengambil langkah efektif, cepat tanggap dan tindakan darurat untuk menyelamatkan dan memenuhi hak masyarakat adat yang terdampak krisis iklim dan kesulitan pangan,” dalam keterangan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, FIAN Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan berbagai asosiasi lainnya, Sabtu 12 Agustus 2023.

Ia mengusulkan penyediaan program bantuan pangan layak, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan inovasi pengetahuan pangan masyarakat adat, secara teratur dan berkelanjutan.

Saat ini, kata sejumlah lembaga ini, masyarakat terpaksa mengungsi. Selain itu, jumlah titik panas di wilayah tersebut meningkat, mengindikasikan potensi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat. “Kami juga memantau dan menemukan adanya titik panas yang berpotensi dan/atau telah menimbulkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua disepanjang 14 hari terakhir (23 Juli – 11 Agustus 2023), ditemukan titik panas sebanyak 2.270 titik panas diseluruh Tanah Papua dan terbanyak di Provinsi Papua Selatan sebanyak 1.910 titik panas," dalam keterangannya.

Organisasi Masyarakat Sipil ini mendesak pemerintah nasional dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten di Tanah Papua, untuk menghormati, melindungi dan memajukan pengetahuan dan sistem pangan masyarakat adat, mengamankan lahan dan hutan sumber pangan masyarakat, melakukan perlindungan dan pemberdayaan usaha pangan masyarakat adat, organisasi usaha, inovasi teknologi, pemberian modal dan pasar, secara berkelanjutan.

Kemudian mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada areal konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri di Kabupaten Merauke, serta mengupayakan penertiban dan penegakan hukum

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memastikan pemerintah telah memasok bahan pangan di Papua Tengah yang mengalami kekeringan.

"Untuk Papua Tengah sudah tertangani, sekarang tiap hari sudah dipasok bahan pangan ke sana," kata Muhadjir di sela menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta Jumat 11 Agustus 2023.

Muhadjir mengatakan, sebagian bahan pangan bahkan langsung dipasok ke Lembah Agandugume, melalui bandara terdekat di tiga distrik di provinsi itu. Sedangkan sebagian bahan pangan ditempatkan di Bandara Sinak.

"Tapi bantuan pangan itu kalau ditempatkan di Bandara Sinak, masih harus diambil dulu lalu diangkut dengan jalan kaki selama dua hari satu malam sebelum tiba ke lokasi yang membutuhkan," kata dia.

"Maka yang kamu upayakan sekarang ini semaksimal mungkin bisa diturunkan di bandara dekat Lembah Agandugume," kata Muhadjir.

Pembangunan gudang logistik

Muhadjir mengatakan progres pembangunan gudang logistik di wilayah Papua Tengah sendiri baru dirapatkan kemarin atau Kamis 10 Agustus 2023.

Namun, kata dia, dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah bergerak lebih cepat sehingga proses pembangunan dalam satu hari sudah bisa digunakan.

"Hanya gudang logistik itu targetnya untuk jangka pendek dulu, pokoknya sampai tiga bulan ke depan bisa menampung ketersediaan makanan," kata dia.

Terutama bahan makanan untuk tiga kecamatan terdampak kekeringan dan kelaparan di Papua Tengah.

"Untuk jangka menengahnya, nanti akan kamu bangun gudang logistik di perpanjangan runway Bandara Sinak, sehingga nanti pesawat Hercules bisa landing di situ," kata Muhadjir.

Kalau pesawat Hercules bisa mendarat, kata Muhadjir, pemerintah tak hanya bisa mengangkut bahan-bahan pangan saja. Tapi juga termasuk material untuk pembangunan infrastruktur.

"Karena Sinak ini bandara yang sangat strategis yang bisa menjangkau ke beberapa distrik sekitar situ," kata dia.

"Tidak hanya di distrik kabupaten puncak, tapi termasuk distrik yang ada di kabupaten luarnya, termasuk Puncak Jaya, Lani Jaya," ujar dia.

Muhadjir mengatakan jika area area itu nanti sudah bisa dipakai mendarat pesawat-pesawat berbadan besar, bisa dimulai pembangunan infrastruktur darat.

"Karena kalau seluruhnya pengiriman logistik mengandalkan jalur udara biayanya mahal sekali," kata dia.

"Sekali angkut dari jalur udara itu tidak sampai dua ton biayanya Rp 35 juta, sehingga yang akan diangkut dengan biaya transportnya lebih mahal biaya transportnya, makanya kami kejar jalur darat ini bisa segera teratasi," kata dia.

Kembangkan budidaya umbi-umbian

Muhadjir mengatakan, untuk mencegah bencana kekeringan dan kelaparan di Papua Tengah ini terulang, untuk jangka panjang pemerintah akan mengkaji budidaya bahan pangan alternatif di wilayah itu.

"Varietas umbi-umbian yang cocok untuk wilayah itu kami kaji, terutama yang tahan ketika ada kabut es," kata dia.

Muhadjir menuturkan pihaknya telah mendapatkan informasi soal varietas tanaman yang cocok untuk dataran tinggi dengan suhu ekstrem dari peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sekarang sudah diterapkan di wilayah Dieng Jawa Tengah.

"Nanti kami lihat apakah suasana iklimnya kemudian juga dinginnya sama enggak dengan pegunungan Dieng, karena di Agandugume itu ketinggiannya 9000 kaki berarti sekitar 4 ribu di atas permukaan laut," kata dia.

Pilihan Editor: Gudang Makanan di Papua Mulai Dibangun Pekan Depan, Muhadjir: Nggak Sampai Sebulan Selesai