INFO NASIONAL - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan jajarannya menghasilkan tujuh butir kesimpulan. Salah satunya, Komisi VII mengapresiasi upaya direksi PLN dalam mendorong kinerja perusahaan pelat merah tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, mengatakan, Komisi VII DPR RI mengapresiasi Dirut PT PLN (Persero) yang telah meningkatkan kinerja pada tahun 2022 termasuk dalam menjaga pasokan energi primer pembangkit. "Sehingga didapatkan Hari Operasi Pembangkit atau HOP rata-rata di atas 20 hari,” kata Eddy saat membacakan butir kesimpulan pertama dalam RDP yang digelar di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.

Dalam paparannya, Darmawan menjelaskan, di tahun 2021 Hari Operasi Pembangkit (HOP) PLN kurang dari 5 hari. Namun, saat ini pasukan energi primer pembangkit PLN kokoh dengan HOP rata-rata di atas 20 hari. Hal ini pun bagi merupakan yang terbaik sepanjang sejarah.

Komisi VII DPR RI juga mendukung Dirut PT PLN (Persero) untuk merealisasikan program-program strategis yang telah direncanakan. Sehingga, dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satunya PLN siap meneruskan agenda transformasi yang telah dimulai sejak 2020. Pada tahun 2020 PLN memiliki 20 breakthrough dan 900 sub inisiatif, yang kini berkembang menjadi 29 breakthrough dengan lebih dari 2.100 sub inisiatif, dimana 21 breakthrough diantaranya dilakukan melalui digitalisasi.

Politisi Fraksi PAN yang memimpin RDP saat itu juga mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR RI, mendesak Dirut PT PLN persero untuk mendalami potensi-potensi dalam mengurangi kelebihan suplai, seperti kesiapan penyediaan tenaga listrik untuk industri-industri yang saat ini sedang dibangun.

Tidak hanya itu, Komisi VII DPR RI juga mendesak Dirut PT PLN persero untuk terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di seluruh Indonesia dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar tidak terjadi pemadaman listrik kembali.

“Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT PLN persero untuk menyediakan solusi digital yang terintegrasi guna menunjang ketenagalistrikan yang andal melalui penggunaan internet dan pembentukan ekosistem berbasis energi bersih dalam rangka meningkatkan nilai korporasi, ekonomi digital masyarakat, serta kepuasan pelanggan,” kata Eddy.

Komisi VII DPR RI juga mendesak Dirut PT PLN (Persero) untuk menyikapi permasalahan terkait regulasi pemasangan transmisi secara keseluruhan. Dalam paparannya, Darmawan mengaku instansi yang dipimpinnya itu tengah melakukan restrukturisasi holding dan subholding untuk mengubah organisasi PLN. Proses bisnis yang kompleks menjadi ringkas dan efisien, layanan lambat dan berbelit menjadi baik dan sangat responsif.

Di butir terakhir kesimpulan rapat tersebut, Eddy meminta Dirut PT PLN (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat 17 Februari 2023. (*)