TEMPO.CO, Jakarta - Rokok dikenal sebagai komoditas yang berbahaya dan perlu diawasi. Sebab, pemakainnya menimbulkan efek buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Karena itu, negara memanfaatkan rokok untuk melakukan pembangunan. Jalannya, melalui mekanisme cukai yang dibebankan kepada produsen rokok. Lalu ke mana larinya uang cukai rokok ?

Pungutan cukai rokok di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal positif, misalnya membangun fasilitas kesehatan. Contohnya di Jawa Barat, dana bagi hasil cukai rokok digunakan untuk membiayai pembangunan rumah sakit khusus paru Kabupaten Karawang.

Baca: Jokowi Setuju Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen

Menurut Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana dalam laman resmi beacukai.go.id, menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau atau cukai rokok yang dikumpulkan di suatu daerah bisa dimanfaatkan dan dibagi untuk kepentingan pembangunan di daerah tersebut.

Hal itu merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 bahwa DBHCHT adalah bagian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah.

Mengutip dari peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 mengenai peggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, disebutkan bahwa alokasi dari DBH CHT dibagi menjadi tiga bagian yakni presentase 50 persen untuk bidang kesejahteraan, 10 persen bidang penegak hukum dan 40 persen bidang kesehatan.

Aspek kesejahteraan mencakup tiga hal, yakni program peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan industri, dan program pembinaan lingkungan sosial.

Kemudian untuk aspek di bidang penegakan hukum berupa sosialisasi ketentuan dibidang bea cukai yang meliputi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang cukai kepada masyarakat. Serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang cukai.

Terakhir untuk aspek kesehatan lebih diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas serta kualitas layanan kesehatan di daerah, misalnya dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit.

MELINDA KUSUMA NINGRUM

Baca: Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen Dinilai Masih Kurang untuk Mengendalikan Konsumsi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.