TEMPO.CO, Jakarta - DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa, 6 Desember 2022. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Bayu Satria Utomo, mengatakan draf KUHP masih mengandung sejumlah pasal bermasalah.

Diantara pasal bermasalah tersebut, kata Bayu adalah yang mengatur soal penghinaan dan unjuk rasa. Dia menyebut akan menggelar konsolidasi bersama mahasiswa di daerah lainnya untuk menyuarakan penolakan pengesahan RKUHP.

“Tentu kami akan berusaha menghadirkan gelombang penolakan yang besar. Kami akan berdiskusi, berkonsolidasi, tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia,” kata Bayu di depan Gedung DPR, Selasa, 6 November 2022.

Pasal karet soal penghinaan terhadap lembaga negara

Menurut dia, pemerintah dan DPR berkukuh mengesahkan RKUHP kendati masih ada sederet pasal karet di dalamnya. Contohnya, kata dia, pasal mengenai penghinaan terhadap lembaga negara.

Bayu mengatakan pasal ini berpotensi memberangus kebebasan berekspresi mahasiswa. Musababnya, kata dia, tidak ada batasan yang jelas antara kritik atau penghinaan.

“Inilah yang kemudian kami khawatirkan menjadi satu boomerang untuk RKUHP yang sudah disahkan,” kata dia.

Soal demonstrasi yang harus memberikan surat pemberitahuan

Bayu turut menyoroti pasal yang mengatur soal pawai, demonstrasi, dan unjuk rasa. Pasal ini mengharuskan massa untuk mengirim surat pemberitahuan terlebih dulu.

Dia menjelaskan, tanpa diatur dalam RKUHP pun, mahasiswa kerap menerima tindakan represif dari aparat.

“Apalagi kalau pasal ini disahkan,” ujarnya.

Ia menilai pasal-pasal tersebut malah berbanding terbalik dengan semangat reformasi Indonesia, utamanya dalam hal kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh sebab itu, ia menyebut langkah terdekat yang bakal dilakukan adalah mengkonsolidasikan gerakan mahasiswa sebelum turun ke jalan.

“Kami akan berkonsolidasi terlebih dahulu, kami akan perkuat basis-basis pergerakan di tiap wilayah. Kalau memang diperlukan untuk aksi turun ke jalan, kami akan turun ke jalan,” kata Bayu.

DPR dan pemerintah mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, 6 Desember 2022. Dalam draf akhir tertanggal 30 November 2022, RKUHP terdiri atas 624 pasal dan 37 bab. RKUHP bakal resmi berlaku 3 tahun mendatang.

Pengesahan itu diwarnai oleh demonstrasi yang dilakukan Aliansi Reformasi KUHP sejak kemarin. Hari ini, mereka menggelar aksi simbolik dengan menggelar dua tenda di depan Gedung DPR.

“Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat,” tulis spanduk yang mereka bentangkan.

Dalam aksinya, mereka menghadirkan diskusi seputar pasal bermasalah dalam RKUHP. Satu per satu perwakilan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi tersebut membedah pasal bermasalah tersebut dan menyampaikan dampak dari pasal karet yang masih dimuat dalam draf akhir RKUHP.