TEMPO.CO, Jakarta - Video viral Ismail Bolong yang mengungkap soal setoran untuk petinggi Polri dalam bisnis tambang ilegal masih terus jadi perbincangan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri mengungkap secara transparan data yang disampaikan mantan polisi berpangkat Ajun Inspektur Satu atau Aiptu itu.

"Pengakuan yang bersangkutan bahwa video itu atas perintah dan dipaksa orang lain, maka lebih baik dibuktikan secara terbuka agar semua pihak mengetahui perkaranya," kata Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Senin, 7 November 2022.

Menurut politikus NasDem itu, semua pihak perlu diperiksa dan diminta keterangan untuk mengungkap kebenaran atas pernyataan Ismail yang menyebut ada Perwira Tinggi atau Pati Polri dalam dugaan mafia tambang maupun pernyataan bantahannya.

"Iya diperiksa semua itu lebih baik, agar nama Kabareskrim dipulihkan, tidak menjadi fitnah lagi," kata dia.

Baca juga: Buntut Pernyataan Ismail Bolong, Mahfud MD Gandeng KPK Cari Mafia Tambang

Sebelumnya, video Ismail Bolong sempat beredar di media sosial. Dalam video itu dia mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan (IUP) di wilayah hukum Kalimantan Timur dengan keuntungan sekitar Rp5 miliar-Rp10 miliar tiap bulan.

Ismail mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali. Uang disetor pada September 2021 sebesar Rp2 miliar, Oktober 2021 sebesar Rp2 miliar, dan November 2021 sebesar Rp2 miliar.

Namun Ismail kemudian membuat video bantahan. Dalam video itu dia memberi klarifikasi dan permohonan maaf kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto atas berita yang beredar.

Dia mengklarifikasi bahwa dirinya tak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan uang kepada Agus.

Menurut Sahroni, pernyataan Ismail itu bisa dilaporkan jika pernyataannya itu tidak benar dengan delik pencemaran nama.

Dia mengatakan pernyataan Ismail di media sosial dengan dua versi, sangat menyedihkan karena membuat suasana tidak nyaman di masyarakat.

"Awalnya untuk buat suasana tidak nyaman di publik, 'psywar'. Kalau benar tidak apa-apa, apabila tidak maka nama baik Kabareskrim tercemar sehingga yang bersangkutan bisa dilaporkan pencemaran nama baik," katanya.

Baca juga: Ismail Bolong Akui Pernyataannya di Video Viral Dugaan Suap ke Jenderal Polisi