TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy semalam telah berangkat ke Pakistan, usai menerima perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Muhadjir mengatakan dirinya berkunjung ke lokasi terdampak banjir yang paling parah di Pakistan yaitu Provinsi Sindh.

"Ditemui Menteri Urusan Tenaga Kerja dan Menteri Sosial Pakistan," kata mantan Menteri Pendidikan ini saat dihubungi, Selasa, 27 September 2022.

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan. "Sesuai arahan presiden sebaiknya bantuan diserahterimakan langsung," kata dia.

Banjir telah menerjang Pakistan sejak akhir Agustus dan menyebabkan korban jiwa 1.500 lebih. Presiden Jokowi juga menyebut bencana ini telah memaksa kurang lebih 800 ribu orang mengungsi.

Sehingga kemarin, Senin, 26 September, Jokowi melepas bantuan resmi dari pemerintah Indonesia untuk Pakistan di Pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Bantuan uang tunai sebesar US$ 1 juta dan 12 jenis barang-barang kebutuhan dasar sebesar 80 ton.

Semula, kata Muhadjir Effendy, rombongan perwakilan pemerintah Indonesia ke Pakistan hanya akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Tapi Halim Perdanakusuma kemarin, Jokowi justru memerintahkan Muhadjir yang memimpin rombongan.

Muhadjir pun terbang bersama Suharyanto. Perintah Jokowi ini berbeda karena tak biasanya kepala negara memerintahkan langsung menteri dan Kepala BNPB untuk langsung mengecek bencana di luar negeri. "Presiden memberikan perhatian khusus mungkin terkait dengan kapasitas beliau sebagai presiden G20," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini merespons perintah tersebut.

Adapun di Pakistan, kata Muhadjir, dirinya berdiskusi dengan Duta Besar Indonesia untuk Pakistan Adam Mulawarman Tugio dan Konsul Jenderal Indonesia di Karachi June Kuncoro Hadiningrat. Mereka membicarakan tindak lanjut bantuan pemerintah dan masyarakat Indonesia di sana. "Terutama pada tahap rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana," kata dia.

Pada 28 Agustus lalu, Kementerian Luar Negeri menyebut tidak terdapat warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban banjir. Saat dikonfirmasi terkait kondisi WNI di Paksitan hari ini apakah ada yang meninggal atau mengungsi, Muhadjir belum memberikan penjelasan lebih lanjut.

Baca juga: Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan