TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I DPR RI menyetujui pagu anggaran belanja Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN sebesar Rp624 miliar untuk 2023. Anggaran tersebut untuk melindungi ruang maya Indonesia dari serangan siber seperti yang dilakukan hacker Bjorka dan lainnya.

Anggaran belanja BSSN disahkan bersama anggaran belanja Badan Keamanan Laut atau Bakamla pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI hari ini, Kamis, 22 September 2022.

“Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto saat membacakan draf kesimpulan di Gedung DPR, Jakarta, 22 September 2022.

Kepala BSSN Hinsa Siburian yang hadir menerima putusan pagu anggaran untuk lembaganya di Tahun Anggaran 2023. “Kami terima kasih atas dukungan selama ini, kemudian hasil rapat ini, apapun ini adalah kondisi satu sisi tantangan memang untuk BSSN," kata Hinsa.

Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang disebut pagu definitif RAPBN 2023 dengan rincian program dukungan manajemen Badan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp407.146.873.000, dan Program keamanan dan Ketahanan Badan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp217.224.610.000.

“Jadi setelah kami ketok akan serahkan lagi ke Badan Anggaran DPR Ri, disusun lagi semua, nanti dibacakan di paripurna,” ujar Utut.

Saat ini BSSN yang tergabung dalam tim khusus lintas lembaga terus menelusuri identitas peretas Bjorka yang heboh karena diduga mencuri data rahasia negara. BSSN bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri melakukan penelusuran.

"Nanti mereka (Bareskrim) saya rasa akan bisa menjelaskan karena lebih teknis. Tapi kami bantu juga. Jadi nanti ditunggu saja, karena ini terkait dengan forensik digital," kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam konferensi pers di Kantor Pusat BSSN di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa, 13 September 2022.

Tapi saat dikonfirmasi tentang identitas Bjorka, apakah dari dalam atau luar negeri, apakah satu orang atau kerja tim, Hinsa hanya tersenyum dan enggan merinci lebih jauh. "Kalau yang (pertanyaan) itu, sedang kami telusuri ya," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah mengakui ada kebocoran data. Menteri Komunikasi Johnny G Plate menyebut data yang beredar tersebut adalah data-data umum, tapi bukan data spesifik dan yang terbaru. "Sebagian data-data yang lama," kata dia.

Selain identitas, Hinsa menyebut pihaknya juga menelusuri isu apa tujuan utama dari Bjorka yang menyebarkan informasi yang disebutnya sudah diketahui semua pihak alias data umum. Hinsa pun tidak menampik ada informasi asli yang telah diungkap oleh Bjorka.

"Saya tak katakan semuanya tidak valid, tapi ada juga yang valid," kata dia.

Namun Hinsa memastikan informasi vital nasional sampai sekarang masih dalam konfisi baik, meskipun ada insiden kebocoran data. Sistem elektronik untuk pelayanan masyarakat pun juga diklaim masih berjalan baik."Yang menjadi persoalan isu sekarang ini adalah masalah data, oleh Bjorka ini disebarkan sedemikian rupa," kata dia.

Sebelumnya Bjorka mengklaim memiliki data surat menyurat antara Presiden Jokowi dengan BIN. Bjorka juga telah mengunggah data pribadi sejumlah menteri dan pejabat publik lainnya.

Baca juga: Mahfud Md Bilang Pengesahan RUU PDP Tak Berkaitan dengan Bjorka

EKA YUDHA SAPUTRA | FAJAR PEBRIANTO

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.