Jaksa Pinangki Keluar dari Penjara, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Rabu, 7 September 2022 10:10 WIB

Mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari Bebas Bersyarat

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang. Pinangki telah memenuhi syarat administratif dari masa pidana untuk mengajukan bebas bersyarat. “Iya betul hari ini bebas bersyarat,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti, Selasa, 6 September 2022.

Apa itu bebas bersyarat?

Merujuk keterangan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pembebasan bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidananya. Ketentuan dua per tiga itu tidak kurang dari sembilan bulan. Pembebasan bersyarat ditujukan untuk warga binaan pidana sama atau lebih dari 1 tahun 7 bulan.

Istilah pembebasan bersyarat dianggap lazim digunakan dalam
hukum pidana Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 192 ayat (1), Pasal 183 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan lain-lain.

Mengutip publikasi Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, sebetulnya dalam KUHP tak ada pasal yang menyebutkan secara gamblang pengertian pembebasan bersyarat. KUHP hanya menyebutkan mengenai syarat seorang narapidana berhak mendapat pembebasan bersyarat.

Pengertian pembebasan bersyarat tampak lebih jelas bila melihat peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum. Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, yaitu:

“Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan."

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kali dikenal istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyusunan KUHP dibuat berdasarkan Wetboek van straftrecht voor Nederlandsch-Indie, yang hukum pidana itu.

Hal itu berbeda saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat. Itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menjelaskan, terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Baca: Bebas Bersyarat, Begini Kilas Balik Kasus yang Menjerat Jaksa Pinangki

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.


Berita terkait

Kasus Bripka Madih: Perkara Berbelit Berujung Duit, Ini Ancaman Pidana Pemerasan

3 hari lalu

Kasus Bripka Madih: Perkara Berbelit Berujung Duit, Ini Ancaman Pidana Pemerasan

Kasus Bripka Madih diduga adalah tindak pemerasan. Ini ancaman pidana pemerasan menurut KUHP.

Baca Selengkapnya

Kronologi Penangkapan Irjen Teddy Minahasa dalam Kasus Narkoba

7 hari lalu

Kronologi Penangkapan Irjen Teddy Minahasa dalam Kasus Narkoba

Inilah kilas balik kasus narkoba yang libatkan Eks Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa, mulai ditangkap hingga menjadi tersangka

Baca Selengkapnya

Ancaman Pidana untuk Pelaku Teror Sekarung Ular Kobra ke Rumah Seseorang

7 hari lalu

Ancaman Pidana untuk Pelaku Teror Sekarung Ular Kobra ke Rumah Seseorang

Pelaku yang melempar sekarung ular kobra ke rumah seseorang bisa dihukum lima belas tahun penjara jika korban tewas.

Baca Selengkapnya

Heboh Maling Gondol PJU Di Batam, Pelaku Terancam 5 Tahun Penjara

7 hari lalu

Heboh Maling Gondol PJU Di Batam, Pelaku Terancam 5 Tahun Penjara

Maling yang gondol PJU di Batam, bisa dikenai hukuman lima tahun penjara atau denda sebesar sembilan ratus ribu rupiah.

Baca Selengkapnya

Ancaman Hukuman Obstruction of Justice menurut KUHP

7 hari lalu

Ancaman Hukuman Obstruction of Justice menurut KUHP

Apa itu Obstruction of Justice, lengkap dengan ancaman hukuman pidananya sesuai KUHP.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

7 hari lalu

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

Topo menambahkan, KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS.

Baca Selengkapnya

Apa yang Harus Dilakukan Jika Melihat Kecelakaan Lalu Lintas?

8 hari lalu

Apa yang Harus Dilakukan Jika Melihat Kecelakaan Lalu Lintas?

Orang yang terlibat kecelakaan dan sengaja tidak memberikan pertolongan, atau bahkan terjadi tabrak lari adalah tindak pidana.

Baca Selengkapnya

Geng Balap Liar Berulah di Karawaci, 3 Orang Ditangkap karena Terlibat Pengeroyokan

18 hari lalu

Geng Balap Liar Berulah di Karawaci, 3 Orang Ditangkap karena Terlibat Pengeroyokan

Polsek Karawaci menangkap tiga tersangka pengeroyokan Niko (36) warga Karawaci, Kota Tangerang, menggunakan senjata tajam.

Baca Selengkapnya

Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana yang Sudah Dieksekusi Mati

18 hari lalu

Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana yang Sudah Dieksekusi Mati

Diatur dalam Pasal 340 KUHP, pelaku pembunuhan berencana diancam hukuman mati. Berikut beberapa pelaku pembunuhan berencana di Indonesia yang sudah dieksekusi mati.

Baca Selengkapnya

Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

20 hari lalu

Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

Sosialisasi terhadap KUHP baru yang disahkan oleh DPR RI terus dilakukan oleh sejumlah pakar hukum di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya