Permintaan Kenaikan Tunjangan Pensiunan TNI, Ketua Komisi 1 DPR Berharap Ada Hasil Baik

Sabtu, 6 Agustus 2022 19:03 WIB

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. Foto: Oji/Od

INFO NASIONAL - Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang sangat bijak dalam merespons permintaan kenaikan tunjangan pensiun para purnawirawan TNI. Presiden rencananya akan berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas perhitungan kemungkinan kenaikan tunjangan purnawirawan TNI yang disampaikan oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) di Sentul, Bogor.

"Saya kira Bapak Presiden Jokowi sangat bijak dan realistis merespons keinginan para purnawirawan TNI," kata Meutya, Sabtu, 6 Agustus 2022.

Apalagi, Meutya melanjutkan, kondisi saat ini, APBN sedang dalam kondisi yang kurang baik. "Tapi kita semua di Komisi 1 DPR mendukung apa yang diinginkan para purnawirawan TNI. Insya Allah, setelah Presiden nanti bicara dengan Menkeu, semoga hasilnya baik" ujarnya.

Meutya yang juga politisi senior Partai Golkar itu memahami aspirasi para purnawirawan TNI yang menginginkan tunjangan pensiun yang lebih baik. "Jasa besar para purawirawan TNI yang diberikan selama masa bakti mereka harus diapresiasi dengan pemberian tunjangan pensiun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak di masa tua," ujar Meutya.

Selain itu, Meutya melanjutkan, untuk menjamin kesejahteraan prajurit TNI yang akan berdampak bagi prajurit di masa pensiun, Komisi I DPR membentuk Panitia Kerja bidang pengawasan tentang kesejahteraan prajurit TNI.

Advertising
Advertising

"Kami memahami bahwa kesejahteraan Prajurit TNI menjadi salah satu komponen utama bagi motivasi dan profesionalitas TNI dalam menjalankan tugas. Selain itu, hal ini juga mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga prajurit TNI, istri dan anak-anaknya sebagai penyokong generasi penerus bangsa," kata dia. (*)

Berita terkait

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

9 jam lalu

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

Pengambilan formulir ke PKB, Nasdem, hingga PSI.

Baca Selengkapnya

Bank Mandiri Pastikan Komitmen Keberlanjutan melalui BMSG on Preference

14 jam lalu

Bank Mandiri Pastikan Komitmen Keberlanjutan melalui BMSG on Preference

Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran, serta peran pegawai Mandiri untuk menerapkan ESG dalam operasional perseroan.

Baca Selengkapnya

Hasil RUPST: Telkom Bagikan Dividen 17,68 Triliun Rupiah

14 jam lalu

Hasil RUPST: Telkom Bagikan Dividen 17,68 Triliun Rupiah

Dividen sebesar Rp 178,50 per lembar saham tersebut akan diberikan pada 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

15 jam lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kuota Pupuk Bersubsidi Naik, Mentan: Segera Tebus

17 jam lalu

Kuota Pupuk Bersubsidi Naik, Mentan: Segera Tebus

Penambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton telah mendapat persetujuan dari presiden.

Baca Selengkapnya

Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Wawancara Nasional

17 jam lalu

Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Wawancara Nasional

Paritrana Award merupakan apresiasi untuk mendorong terwujudnya universal coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya

Helldy: Aspal Plastik di Cilegon Bisa Jadi Percontohan

17 jam lalu

Helldy: Aspal Plastik di Cilegon Bisa Jadi Percontohan

Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi akan berkunjung ke Kota Cilegon. Penggunaan aspal plastik dapat menjadi contoh implementasi pengolahan sampah.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

18 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

Di balik sukses ACN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tingginya harga avtur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya