INFO NASIONAL - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan lokakarya (workshop) mengenai identifikasi langkah-langkah penyeimbangan kepentingan bagi multistakeholder pada arus data lintas batas (Identification of Measures in Balancing Interest of Multistakeholder on Cross Border Data Flows). Kegiatan berlangsung secara hybrid di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 22 Juli 2022.

Kegiatan ini merupakan rangkaian Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 3^rd Digital Economy Working Group Meeting (DEWG) Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 yang membahas isu prioritas ketiga tentang arus data lintas negara atau Cross-Border Data Flow (CBDF) dan arus data dengan kepercayaan atau Data Free Flow with Trust (DFFT).

Lokakarya ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi di antara para pemangku kepentingan dalam memajukan upaya kolaboratif pemanfaatan data untuk kepentingan semua orang dan mendorong anggota G20 menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi DFTT dan CBDF.

Lokakarya diikuti oleh delegasi negara anggota G20, negara undangan, organisasi internasional, asosiasi bisnis, National Knowledge Partners antara lain Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM); serta Global Knowledge Partners: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan interkonektivitas telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memaksimalkan potensi teknologi baru seperti Big Data Analytic, Internet of Things (IoT), Blockchain, Artificial Intelligent Technology.

“Data adalah kunci untuk membuka pasar digital. Data ibarat koin yang harus kita masukkan sebelum kita dapat menikmati produk digital. Seperti halnya listrik, data saat ini adalah sumber energi bagi ekonomi digital,” ujar Semuel.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Chair DEWG, Mira Tayyiba, menyebutkan bahwa anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk melanjutkan diskusi mengenai data, mengingat semakin meningkatnya risiko dan permasalahan terkait arus data dari aspek teknis, praktis dan konseptual.

“Dimotivasi oleh kenyataan bahwa internet bukan hanya milik sebagian pemegang kepentingan namun untuk semua orang, maka dengan pertumbuhan internet yang terus meningkat kita semua disini memiliki kepentingan untuk tata kelolanya dan yang utama dalam implementasinya dari pertukaran data antar pemerintah,” ucap Mira Tayyiba.

Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan yang hadir untuk berpartisipasi aktif menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi Data Free Flow with Trust dan Cross-Border Data Flow. “Saya sangat berharap workshop hari ini dapat menjadi momen bagi kita untuk saling belajar bagaimana melangkah maju dengan tata kelola data DFFT dan CBDF,” ujarnya.

Adapun, lokakarya ini terdiri atas dua sesi yang mendiskusikan secara mendalam terkait arus data lintas negara. Dialog multi stakeholder ini tidak hanya dihadiri pihak pemerintah tetapi juga melibatkan industri, organisasi internasional, akademisi, dan juga organisasi non pemerintah.

Diskusi pada sesi pertama dibagi menjadi 3 sub-tema, yaitu pembahasan mengenai gambaran umum dan pendekatan inisiatif tata kelola yang sudah ada, dilanjutkan dengan pembahasan tentang pendekatan organisasi dalam mengimplementasikan kerangka kerja pengelolaan data terkait CBDF, dan terakhir mengenai tindak lanjut dalam memanfaatkan CBDF.

Diskusi sesi pertama menghadirkan narasumber dari UNCTAD, OECD, UGM, US Government, IMDA Singapore, Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan, UN Global Pulse (UNGP) Lab Jakarta, dan International Organization for Standardization (ISO).

Sesi ini menjadi kesempatan bagi berbagai pemangku kepentingan yang hadir untuk saling berbagi pandangan dan pendapat tentang DFFT dan CBDF dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Pada sesi kedua lokakarya, dilakukan inventarisasi hasil pengamatan dari negara anggota G20 terhadap tiga sub-tema yang telah didiskusikan di awal mengenai isu-isu arus data dengan kepercayaan dan arus data lintas negara.

Di Akhir kegiatan, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Alternative Chair DEWG G20, Dedy Permadi mengatakan bahwa tata kelola data setidaknya harus dilandasi oleh 3 prinsip yaitu transparansi, keabsahan (lawfulness) dan keadilan (fairness), juga prinsip timbal balik (reciprocity) yang sudah diatur beberapa regulasi dalam negara-negara di dunia. (*)