INFO NASIONAL - Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Rapat Kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) untuk mendorong optimalisasi kinerja pelaksanaan anggaran Setjen DPR RI tahun 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 28 Juli.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan rapat monitor tersebut bertujuan untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul agar langsung dapat diatasi.

Sementara evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi, pelajaran, dan pengalaman terkait pengelolaan kegiatan/proyek sebagai umpan balik bagi perencanaan selanjutnya.

Menurut Indra, peran monev sangat penting untuk kondisi saat ini. Pasalnya, kini seluruh aspek dihadapkan pada perubahan yang sangat cepat atau bergejolak (Volatility), ketidakpastian (Uncertainty), kompleksitas (Complexity) dan tidak ada kejelasan (Ambiguity) atau era VUCA. Ditambah lagi dengan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi hampir seluruh sektor.

“Dalam era VUCA, peran monitoring dan evaluasi menjadi salah satu tools bagi seorang ASN dan pemimpin untuk mampu beradaptasi dalam gejolak VUCA yang memiliki visi ke depan yang harus diperjuangkan, memahami dan siap menghadapi perubahan. mempunyai perubahandalam mewujudkan visi secara fleksibel atau luwes serta lincah menghadapi perubahan,” kata Indra saat memberikan sambutannya.

Namun, 7 bulan belakang, Indra melihat kinerja yang sudah dilakukan jajaran Setjen DPR RI sudah on the track. Dari sisi akuntabilitas, Setjen DPR kembali memperoleh Opini Wajar Tapa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2021. “Hal ini mengindikasi bahwa kita senantiasa mematuhi SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan),” ujarnya.

Dari sisi tata kelola pemerintah (governance), berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2021, Setjen DPR RI mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya meskipun ada beberapa indikator kinerja yang perlu ditingkatkan seperti Indeks Sistem Merit, Kualitas Kebijakan, Indeks Profesionalitas ASN Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, dan kualitas pengelolaan arsip.

Sementara, dari sisi penganggaran, realisasi anggaran DPR RI sampai dengan semester I 2022 mencapai sebesar 50,28 persen yang terdiri atas Satker (Satuan Kerja) Dewan sebesar 51,42 persen dan Saker Setjen sebesar 47,05 persen. “Realisasi tersebut sudah sesuai standar IKPA dan harus dapat dipertahankan,” ucap Indra.

Terakhir, saat tahun 2022 tersisa 5 bulan lagi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seluruh jajaran Setjen DPR RI. Di bulan Agustus mendatang akan diselenggarakan Sidang Bersama dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2023, kemudian di bulan Oktober ada Konferensi/Sidang P20 dengan DPR RI sebagai tuan rumah.

Ia mengingatkan berbagai persiapan harus diperhatikan secara detail. “Saya percaya Ibu/Bapak mampu mengatasi ini semua. Pelaut yang tangguh tidak dihasilkan dari lautan yang tenang. Kita mampu mengalokasikan anggaran yang ada ke kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bagi organisasi dan selaras dengan yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Bagi Ibu/Bapak yang berkomunikasi langsung dengan Anggota, terutama di AKD jadilah humas yang baik bagi kesetjenan,” kata Indra. (*)