TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Semarang Mundjirin Engkun Suparmadiredjo dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang eks Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. KPK menelusuri dugaan aliran duit Budhi.

“Dikonfirmasi antara lain tentang dugaan aliran uang yang diterima tersangka BS,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 21 Juli 2022. Ali mengatakan Budhi diduga menggunakan uang itu untuk membeli sejumlah aset.

KPK memeriksa Mundjirin pada Rabu, 20 Juli 2022. Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Brimob Purwokerto. Selain Mundjirin, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain, yaitu Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono; Meirina Dwi Hartika, PNS di Banjarnegara dan 5 orang saksi dari pihak swasta.

Ali mengatakan seluruh saksi hadir. Mereka juga ditanyai soal dugaan aliran duit ke Budhi melalui orang kepercayaannya. KPK menduga Budhi menggunakan uang hasil korupsi itu untuk membeli aset.

“Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran uang yang diterima tersangka BS melalui beberapa orang kepercayaannya yang diduga lebih lanjut untuk membeli sejumlah aset-aset bernilai ekonomis,” kata dia.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang sudah memvonis Budhi bersalah karena menerima suap dan gratifikasi dari berbagai proyek di Banjarnegara. Hakim memvonis dia 8 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 6 bulan kurungan. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yaitu 12 tahun penjara. Hakim tidak mengabulkan tuntutan agar Budhi membayar uang pengganti sebanyak Rp 26 miliar.

Budhi belum bisa bernafas lega dengan putusan itu. KPK belakangan kembali menetapkan Budhi menjadi tersangka dugaan pencucian uang. KPK menengarai Budhi berupaya menyamarkan uang hasil korupsi dengan membeli aset-aset.

Baca: Kasus Budhi Sarwono, KPK Periksa Wakil Bupati Banjarnegara