INFO NASIONAL – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan keniscayaan dalam menghadapi situasi dunia yang penuh ketidakpastian.

“Situasi geopolitik berupa konflik antara Rusia dengan Ukraina serta krisis energi dan krisis pangan, semua itu membawa dunia kepada disrupsi ekonomi. Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 harus merespons seluruh tantangan internasional yang terjadi. Dengan semangat Recover Together Recover Stronger, seluruh negara terlebih negara-negara berkembang harus bisa resilient menghadapi krisis ekonomi,” ujarnya saat membuka Tempo BNI The Bilateral Forum di Langham Hotel Ballroom, Jakarta, Kamis, 12 Mei 2022.

Salah satu menciptakan ketahanan ekonomi, Airlangga melanjutkan, yakni dengan memperkuat UMKM. Sektor ini terbukti mampu bertahan dalam menghadapi berbagai krisis yang pernah terjadi, termasuk saat pandemi Covid-19. Walau banyak usaha yang terguncang di awal pandemi, para pelaku UMKM yang beradptasi ke dunia digital akhirnya mampu kembali bertumbuh.

Berbagai upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi, di antaranya dengan memperkuat UMKM melalui pelatihan dan bimbingan ke arah digital, dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,01 persen, awal tahun ini. “Kita bahkan jauh lebih unggul dari China dengan 4,8 persen, Singapura 3,4 persen, Korea Selatan 3,07 persen, ataupun Amerika Serikat yang 4,29 persen,” ujar Airlangga.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa pemerintah juga mendorong perbankan membuka akses pembiayaan seluasnya kepada UMKM. Presiden Joko Widodo menetapkan target pembiayaan kepada UMKM sebesar 30 persen pada 2024.

Target tersebut terpicu pada fakta yang terjadi saat ini. Sektor UMKM, kata Teten, hanya mengakses 19,8 persen pembiayaan dari perbankan, padahal mampu menciptakan lapangan kerja 97 persen dan menyumbang PDB hingga 61 persen. Sebaliknya pengusaha besar hanya berkontribusi 3 persen untuk lapangan kerja namun mendapat berbagai fasilitas. Antara lain 80 persen pengusaha mendapat akses kredit perbankan, dapat berman di pasar modal, hingga fasilitas HGU untuk penguasaan lahan.

“Mengapa ini terjadi? Karena selama ini pemerintah memandang UMKM hanya sebagai buffer (penyangga),” ucap Teten. Karena itulah, pemerintah di bawah pimpinan Jokowi mulai mengubah paradigma. Berbagai langkah dan program ditempuh untuk mendukung perkembangan UMKM. Dari sisi regulasi, Undang Undang No 11 atau UU Cipta Kerja diyakini jadi payung untuk membantu UMKM. Selain itu berbagai program pelatihan, bimbingan, digitalisasi, hingga bantuan untuk ekspor dijalankan oleh kementerian/lembaga.

Untuk menghadapi krisis akibat ketidakpastian situasi dunia, Teten mengatakan bahwa pemerintah kini fokus di sektor produksi dan pangan. Selama ini kecenderungan UMKM di berbagai lokapasar daring masih sebagai penjual barang (reseller) hasil impor. Karena itu, UMKM harus mampu membuat produk lokal. “Kami akan mendorong UMKM agar bukan hanya sebagai pedagang, melainkan jadi produsen,” kata dia.

Direktur Bisnis UMKM BNI, Muhammad Iqbal, meneguhkan komitmen sebagai salah satu bank pemerintah yang mendukung UMKM. Sepanjang kuartal I-2021, portofolio kredit UMKM BNI tumbuh positif sebesar Rp 115,3 triliun yang menyentuh 414.444 pelaku UMKM.

“Kredit UMKM BNI berhasil menyumbang sebesar 10,3 persen dari total Kredit UMKM Nasional per Oktober 2021 terkait dengan market share. Ini menjadikan UMKM isu penting lainnya yang juga wajib diberi perhatian di Presidensi G20,” kata Iqbal.

Selain kemudahan akses pembiayaan, BNI juga meluncurkan sejumlah program untuk mendorong pertumbuhan UMKM, antara lain Xpora Training & Financing agar semakin familiar dengan ekspor.

Dukungan serupa dicetuskan oleh Duta Besar Australia, Penny Williams, yang siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memperkuat UMKM. Demikian pula, Duta Besar India untuk Indonesia, Manoj Kumar Bharti. “Indonesia dan India memiliki banyak kemiripan. Kami membuka diri untuk bertukar pengalaman. India memiliki program beasiswa gratis dan pembelajaran secara online. Pelaku UMKM dari Indonesia boleh mendaftar. Indonesia dan India bisa berelaborasi,” ujarnya.

Sementara itu narasumber lainnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya menyiapkan ekonomi biru sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Penguatan pelaku UMKM seperti nelayan menjadi bagian penting dalam proses ini. (*)