Pimpinan DPR Ingatkan Persoalan Tahu Tempe Bisa Tambah Kemiskinan

Reporter

Arrijal Rachman

Editor

Amirullah

Senin, 21 Februari 2022 08:15 WIB

Pembuat tahu beristirahat di tempat kerjanya ketika melakukan mogok produksi di pabrik tahu di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu, 19 Februari 2022. Sejumlah pekerja pembuat tempe dan tahu di Indramayu melakukan aksi mogok produksi hingga Rabu, 23 Februari 2022, sebagai respon terhadap harga kedelai yang terus merangkak naik hingga Rp12.000 per kilogram. ANTARA/Dedhez Anggara

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan DPR meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, tidak terus-menerus membiarkan persoalan harga kedelai yang tinggi. Sebab, dampaknya langsung pada produksi tahu tempe.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, tahu dan tempe merupakan makanan seluruh lapisan masyarakat dan merupakan sektor usaha yang bisa dimasuki masyarakat bawah dengan mudah. Mereka bisa memproduksi produk olahan kacang kedelai itu.

Karena itu, dia melanjutkan, jika fluktuasi harga dan kenaikan harga kacang kedelai yang terus menerus dibiarkan, maka dapat mengganggu lapangan kerja dan lapangan usaha masyarakat. Ujung-ujungnya akan kembali menciptakan kemiskinan baru jika tak cepat direspons.

“Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, semua pihak khususnya pemerintah, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh agar kemiskinan tak terus naik,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 21 Februari 2022.

Di sisi lain, Gobel mengatakan, akibat kenaikan harga kacang kedelai secara terus menerus, terbukti kini jumlah pengrajin tahu dan tempe terus berkurang, khususnya pengrajin kecil. Padahal pemerintah sudah tidak mengenakan bea masuk terhadap komoditas kacang kedelai.

Advertising
Advertising

Oleh sebab itu, dia menekankan, masalah kacang kedelai, ini harus dicarikan solusi yang lebih permanen. Hal itu membutuhkan kerja sama semua pihak, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Kementerian Perdagangan bisa fokus pada ketahanan stok.

“Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan kacang kedelai berasal dari impor. Karena itu, Kementerian Perdagangan harus bisa mengatur stok agar tak mudah diterjang fluktuasi harga internasional maupun oleh situasi perdagangan internasional,” tegas dia.

Sementara itu, kata dia, Kementerian Pertanian, dapat mendorong program yang sistematis agar Indonesia bisa berswasembada kacang kedelai. Walaupun kacang kedelai merupakan tanaman subtropis, namun tanaman itu dinilainya masih bisa berkembang dengan baik di Indonesia, terutama dengan pemanfaatan teknologi.

“Manfaatkan teknologi dan kuatkan riset. Indonesia juga sudah menjadi eksportir edamame. Hal itu membuktikan bahwa tanah Indonesia bisa untuk tanaman kedelai. Ingat, produk olahan kedelai telah menjadi makanan nasional seperti tahu, tempe, bahkan kecap,” paparnya.

Sebagai informasi, para produsen tahu dan tempe sudah mulai melakukan sweeping terhadap produsen yang masih membuat tempe menjelang mogok produksi untuk memprotes kenaikan harga kedelai.

Mogok produksi mulai 21 hingga 23 Februari ini dilakukan produsen supaya Kementerian Perdagangan turun tangan dengan melakukan intervensi atas tingginya harga kedelai impor. Pada saat ini, harga bahan baku tempe dan tahu mencapai Rp12.000 per kilogram. Padahal, harga kedelai impor sebelumnya hanya Rp 9.500 sampai Rp10.000 per kg.

ARRIJAL RACHMAN

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

23 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

1 hari lalu

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya