TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma meminta pemerintah daerah bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial. Risma menyayangkan adanya data ribuan bansos yang belum cair.

Ia mengingatkan stakeholder dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat dan menyelami kondisi keluarga penerima manfaat yang merupakan kelompok masyarakat miskin.

"Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan," kata Risma lewat keterangan tertulis, Selasa, 19 Oktober 2021.

Saat berkunjung ke Bali, misalnya, Risma menerima data sekitar 75 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan. Di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial, ia menekankan agar sesegera mungkin untuk mencairkan bantuan.

"Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair, minimal bisa beli telur, beli beras. Ada pergerakan ekonomi, pak. Tapi kalau seperti ini, susah pak," kata Risma.

Ia menyatakan, perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp450 miliar. "Ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi," kata mantan Wali Kota Surabaya itu.

Risma mengingatkan, kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi lesu, ujar dia, anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian. Terutama di beberapa daerah di Bali dimana data KPM yang belum transaksi masih cukup tinggi. Di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako terdapat 900-an KPM belum transaksi pada bulan Juli-September.

Melihat kondisi tersebut, Risma meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel. Untuk keperluan tersebut, Mensos meminta KPM bisa dikumpulkan dan segera dibayarkan hak-haknya.

Ia juga menelepon Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana dan Bupati Karangasem I Gede Dana, agar menyiapkan tempat untuk bisa menjadi titik pembayaran KPM, karena memang banyak KPM yang belum bertransaksi.

"Saya minta Januari sampai Oktober harus clear . Kalau pake sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash," kata Risma.