INFO NASIONAL-Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung wacana penutupan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami rugi berkepanjangan. Sebab, meski banyak mendapat suntikan dari APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), perusahaan pelat merah yang 'sakit' itu tetap sulit kembali ke tren positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara,” kata Puan, Senin, 18 Oktober 2021.

Puan setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal rencana pembubaran BUMN yang tidak sehat. Puan menyoroti banyaknya perusahaan pelat merah yang mendapat suntikan PMN, tapi tak kunjung berbenah memperbaiki kondisi perusahaan dan terus merugi.

“Harus ada langkah tegas untuk menghentikan PMN terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang. Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” kata politisi PDI-Perjuangan itu. Menurutnya, salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat.

Namun, lanjutnya, jika tujuan tersebut tak dapat tercapai, penyelamatan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia. “PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah lenyap oleh pengelolaan yang buruk,” ujar Puan.

Buruknya tata kelola perusahaan satunya diduga karena ada banyak ‘permainan’ di tubuh BUMN itu. Menurut Puan, persoalan-persoalan seperti ini yang harus dituntaskan hingga seakar-akarnya tanpa ada kompromi.

“Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk di antaranya pada sektor industri gula dalam negeri. Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,” kata mantan Menko PMK itu.

Puan meminta agar pemerintah memastikan suntikan dana PMN untuk sejumlah BUMN, akan tepat guna. Ia mengingatkan agar jangan sampai BUMN-BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal. “BUMN yang mendapat bantuan dana harus bisa inovatif agar perusahaannya mendatangkan keuntungan bagi negara, yang berujung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Puan mengatakan, DPR akan terus mengawasi tata kelola BUMN, khususnya yang mendapat PMN dari APBN. “APBN itu uang rakyat yang harus kita kawal pemanfaatannya, termasuk oleh BUMN. Agar uang rakyat itu kembali manfaatnya ke rakyat, bukan lenyap oleh tata kelola perusahaan negara yang buruk,” katanya. (*)