INFO NASIONAL-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) meluncurkan program Sinergitas Pembangunan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) dengan Kampung Bahari Nusantara di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur pada Sabtu, 25 September 2021.

Plt Dirjen PRL Pamuji Lestari saat peluncuran program sinergitas pembangunan Dewi Bahari menerangkan, bahwa program Desa Wisata Bahari atau yang dikenal dengan Dewi Bahari merupakan program KKP yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.93/2020 tentang Desa Wisata Bahari. Sementara Kampung Bahari Nusantara merupakan program TNI Angkatan Laut yang sudah dilaksanakan di seluruh wilayah oleh komandan-komandan pangkalan, baik Lantamal maupu Lanal.

“Pengembangan Dewi Bahari tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan semua pihak termasuk Desa dan stakeholder lainnya, seperti yang dikembangkan di NTB ini, yaitu melalui Sinergitas Program Dewi Bahari dengan Kampung Bahari Nusantara dari LANAL,” ucap Tari.

“Sinergitas ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa” katanya.

Tari juga menerangkan bahwa Pembangunan Dewi Bahari seperti di Lombok Timur, yang dilaksanakan di Desa Padak Guar, Sambelia, diharapkan dapat menjadi destinasi baru yang menarik wisatawan dengan keindahan pantai pasir putihnya dan Pulau Kondo, Bidara dan Pulau Gosong serta wisata mangrove. Atraksi wisa bawah Laut dengan soft coral dan hard coralnya yang masih alami pantas untuk ditawarkan sebagai atraksi wisata.

“Potensi wisata alam, terlebih pada saat pandemik ini merupakan pilihan yang tepat sebagai destinasi wisata yang perlu dikembangkan, untuk mengembalikan lumpuhnya sektor pariwisata, dan menata kembali potensi wisata bahari agar benar-benar dapat dikelola secara berkelanjutan melalui ekowisata berbasis masyarakat dan potensi lokal” ujar Tari.

Tari menambahkan pola pengelolaan dengan prinsip ekowisata dimana kelompok dengan aktif mengajak wisatawan untuk melakukan trasnplantasi merupakan salah satu pola pengembangan wisata yang dilakukan oleh masyarakat, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dengan Komunitas Penyelam NTB (KAPELA NTB) dan SAKA BAHARI.

Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda menjelaskan bahwa program Dewi Bahari merupakan program pengembangan wisata bahari guna pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan serta pulau-pulau kecil, peningkatan nilai tambah ekonomi dan pelestarian budaya maritim serta kearifan lokal.

“Program dilakukan secara bertahap dan dengan sinergitas, sesuai dengan kriteria penentuan kelas desa berdasarkan identifikasi sebelum ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari. Pembangunan Dewi Bahari dilakukan dengan tahapan: Perencanaan, Pembangunan fasilitasi sarana/prasarana wisata, Pembinaan melalui Peningkatan Kapasitas, dan Pendampingan, Kemitraan, dan Monitoring dan Evaluasi," kata Huda.

Huda menjelaskan bahwa pembangunan Dewi Bahari tahun 2021, yang dilaksanakan di 15 Kabupaten, beberapa diantaranya mendukung Destinasi Super Prioritas Pariwisata (DSPN), salah satunya Mandalika dilaksanakan di beberapa Kabupaten di NTB yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Utara, Bima, Sumbawa, dengan total bantuan pembangunan Dewi Bahari sebesar Rp 1.655.809.200 yang terdiri dari perencanaan pengembangan dan sarana dan prasarana wisata bahari (alat selam, pondok informasi, perahu wisata, tracking mangrove dan sarana pendukung lainnya).

Termasuk pembangunan Kawasan wisata mangrove yang dikembangkan di Bagek Kembar Lombok Barat, merupakan ekowisata dengan Prinsip 3E, Ekologi, Ekonomi dan Edukasi, pengembangan kawasan bukan saja mendatangkan ekonomi, tetapi juga merupakan kawasan edukasi sebagai laboratorium alam, untuk menanamkan pengetahuan dan kecintaan terhadap ekosistem laut.

“Kemitraan yang terjalin dalam pengembangan Dewi Bahari di NTB ini sudah dilakukan dengan Bank Indonesia, PLN, Angkasa Pura dan diharapkan lebih banyak lagi stakekolder yang terlibat,” ujar Huda.

Kegiatan sinergitas ini yang juga diisi dengan deklarasi bersama mendukung Pembangunan Desa Wisata Bahari oleh Pemerintah daerah baik OPD maupun Pemerintah Desa, diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan kemandirian desa dengan pengembangan potensi wisata jasa kelautan yang dapat dimanfaatkan, bukan saja sumberdaya lautnya yang dieksploitasi.

“Kawasan pesisir yang merupakn sumber mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir lainnya, harus dapat mensejahterakan mereka, bukan saja menjadi obyek pembangunan tetapi pelaku usaha. Yang mampu mengelola kawasannya dengan kearifan lokalnya, sebagai kawasan yang dikelola secara berkelanjutan untuk generasa selanjutnya,” ujar Huda.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menyatakan bahwa program Dewi Bahari ini merupakan salah satu program dalam mendukung Bangga Berwisata di Indonesia. Program ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun akibat pandemik Covid-19 sejak 2020 lalu. (*)